Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa penanganan banjir di Balikpapan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot), meskipun penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini disampaikan Alwi dalam diskusi mengenai infrastruktur dan pengendalian banjir di Balikpapan.

“Banjir ini tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua tahun. Bahkan, kemarin tidak hanya Balikpapan dan Samarinda yang terdampak, tetapi juga hampir seluruh Indonesia, termasuk Jakarta. Ini bukan masalah yang bisa diatasi dengan cepat, apalagi anggaran yang dibutuhkan sangat besar,” ujar Alwi.

Menurut Alwi, estimasi kebutuhan anggaran untuk menangani banjir di Balikpapan mencapai Rp2,6 triliun, namun saat ini pemerintah baru bisa mengalokasikan anggaran yang relatif kecil.

“Kita baru menganggarkan belum sampai Rp200 miliar. Seperti contoh Tahun lalu, PT Fahreza dialokasikan Rp136 miliar, sementara untuk pembangunan dua rumah pompa di kawasan Hotel Zurich menghabiskan Rp20 miliar. Jadi, sejauh ini anggaran yang tersedia baru sekitar 10% dari total kebutuhan,” jelasnya.

Alwi menambahkan, salah satu kendala utama dalam penanganan banjir adalah pembebasan lahan di daerah aliran sungai (DAS), yang memerlukan biaya yang sangat besar. Beberapa titik seperti Balikpapan Baru dan DAS Ampal membutuhkan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir.

“Di beberapa titik seperti Balikpapan Baru, dan DAS Ampal, diperlukan pembebasan lahan untuk proyek pengendalian banjir. Ini tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.

Meski menghadapi tantangan anggaran dan proses yang panjang, Pemkot Balikpapan tetap berkomitmen untuk menangani banjir secara bertahap dan menjadikannya sebagai prioritas utama.

“Kami selalu menganggarkan dana untuk penanganan banjir. Ada skala prioritas dalam setiap program, dan kami juga meminta dinas terkait untuk menyusun program-program yang efektif dalam mengurangi dampak banjir. Jika program tersebut benar-benar memberikan solusi, tentu kami akan mendukung dan mengalokasikan anggaran yang diperlukan,” tambah Alwi.

Terkait anggaran penanganan banjir untuk tahun ini, Alwi mengungkapkan bahwa ia belum bisa memberikan angka pasti, namun akan memeriksa dokumen APBD untuk memastikan rencana yang sudah disusun. “Saya belum membuka dokumen APBD terkait anggaran penanganan banjir tahun ini, tapi nanti akan saya cek kembali untuk memastikan apa saja yang sudah direncanakan,” tutupnya. (Adv)