Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi pijakan utama dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan di daerah.

Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan merupakan wujud nyata dari kepedulian terhadap seluruh wilayah tanpa terkecuali.

“Tidak boleh pembangunan hanya berfokus pada satu daerah saja. Setiap daerah memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perhatian dari pemerintah,” ujar Hasanuddin. Sabtu, (26/4/2025).

Ia menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan instansi teknis agar program pembangunan benar-benar berdampak dan tidak sia-sia. Menurutnya, ego sektoral harus ditinggalkan demi tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien.

“Tidak bisa misalnya, PU melaksanakan pembangunan jalan, kemudian tak berapa lama harus dibongkar karena membangun saluran air. Ini program tidak pas karena tidak ada sinergi sebelumnya,” ucapnya.

Hasanuddin juga mengkritik perencanaan pembangunan yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pembangunan jalan yang jarang dilalui masyarakat, yang menurutnya hanya akan menjadi beban anggaran.

“Lalu kemudian misalnya, membangun jalan yang jarang digunakan masyarakat. Ini menjadi mubazir. Di sinilah pentingnya perencanaan dan bekerja lebih profesional,” ungkapnya.

Dalam arahannya, Hasanuddin menyebut pendekatan pembangunan harus bersandar pada berbagai aspek, mulai dari pendekatan teknokratik—dengan melihat skala prioritas—hingga pendekatan politis yang berpijak pada visi-misi kepala daerah dan aspirasi masyarakat.

“Musrenbang itu mewakili aspirasi masyarakat, yang di dalamnya juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD,” tutupnya.

Ia menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efisiensi, dan keadilan harus menjadi fondasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Semua perencanaan, lanjut dia, harus mengarah pada pencapaian pembangunan yang selaras dengan kebutuhan rakyat Kaltim. (ADV)