Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Aktivitas belajar mengajar di SMPN 24 Samarinda hingga kini masih dihantui persoalan banjir yang telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Berbagai upaya dirancang guna mengatasi masalah ini, termasuk opsi memindahkan sekolah ke lokasi yang lebih aman dari genangan.

Namun, rencana itu akhirnya tidak pernah terealisasi karena mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.

Sri Puji Astuti, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda mengungkapkan, pembahasan mengenai masa depan SMPN 24 bukan isu baru.

Sejak tahun 2014 pihak sekolah telah berulang kali mengusulkan perbaikan maupun solusi permanen kepada pemerintah kota akibat kondisi lingkungan sekolah yang kerap terdampak banjir.

Pemerintah sempat mengkaji sejumlah alternatif lokasi relokasi. Beberapa lahan yang dipertimbangkan antara lain kawasan yang direncanakan menjadi pasar modern hingga area bekas terminal yang dinilai lebih aman dari ancaman banjir.

“Sejak dulu sebenarnya sudah ada pembahasan untuk memindahkan sekolah ke lokasi yang lebih layak. Beberapa opsi sudah disiapkan, tetapi saat itu muncul penolakan dari warga,” kata Sri Puji.

Penolakan ini tidak lepas dari pertimbangan akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Warga menilai keberadaan SMPN 24 di kawasan Bukit Pinang masih dibutuhkan.

Selain itu, banyak orang tua murid khawatir jika sekolah dipindahkan ke lokasi baru, jarak tempuh siswa akan semakin jauh dan menyulitkan aktivitas belajar sehari-hari.

Pemerintah kota saat itu bahkan disebut telah menyiapkan dukungan anggaran untuk mendukung proses pemindahan sekolah ke lahan yang berada di sekitar Kantor Kelurahan Bukit Pinang. Namun rencana tersebut akhirnya tidak dilanjutkan setelah mendapat penolakan dari masyarakat.

“Orang tua murid waktu itu keberatan jika anak-anak mereka harus bersekolah lebih jauh. Karena ada penolakan, akhirnya rencana relokasi tidak jadi dilaksanakan dan anggaran yang sudah disiapkan ditarik kembali,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengakui kebutuhan fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman sangat mendesak, tapi di sisi lain, aspirasi masyarakat terkait akses pendidikan juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Masalahnya sampai sekarang belum selesai. Banjir masih terjadi berkali-kali dalam setahun, sementara relokasi yang dulu dianggap sebagai solusi juga terkendala karena masyarakat tidak menginginkannya,” tuturnya.

Komisi IV DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat kembali mengkaji langkah-langkah strategis untuk menangani persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun tersebut, baik melalui peningkatan infrastruktur pengendali banjir maupun opsi penataan ulang fasilitas pendidikan yang lebih aman bagi siswa dan tenaga pengajar. *)