Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Komisi III DPRD Kota Balikpapan menilai proyek pembangunan Rumah Jabatan Wakil Wali Kota masih berada di jalur yang tepat (on track), bahkan sedikit lebih cepat dari target. Namun, jumlah tenaga kerja dinilai masih perlu ditambah guna mengantisipasi potensi keterlambatan di fase berikutnya.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, H. Yusri, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pada Selasa (14/7/2026).

Menurut Yusri, secara umum progres pembangunan berjalan baik dan belum ditemukan indikasi keterlambatan. “Progresnya bagus, belum ada keterlambatan. Tapi tenaga kerja yang saat ini sekitar 15 orang diharapkan bisa ditambah agar pengerjaan tetap tepat waktu,” ujarnya.

Ia juga menyoroti komposisi tenaga kerja yang seluruhnya berasal dari Balikpapan, meskipun kontraktor pelaksana berasal dari luar daerah. “Walaupun kontraktornya dari Samarinda, tapi pekerjanya dari Balikpapan semua. Itu hal yang positif,” tambahnya.

Berdasarkan data di papan proyek, pembangunan rumah jabatan tersebut memiliki nilai kontrak sekitar Rp12,6 miliar dengan durasi pengerjaan 176 hari kalender pada tahun anggaran 2026. Hingga saat ini, progres waktu telah berjalan selama 55 hari atau sekitar sepertiga masa pelaksanaan.

Dari sisi progres fisik, realisasi pekerjaan tercatat sebesar 12,55 persen, sedikit di atas target rencana 12,29 persen. Selisih tipis ini menunjukkan proyek berada dalam kondisi ahead of schedule, meski dengan margin yang masih sangat terbatas.

Secara teknis, pekerjaan saat ini masih didominasi pada tahap struktur bawah. Progres terbesar terdapat pada pekerjaan pondasi borepile yang mencapai 7,47 persen, disusul pekerjaan pile cap, pondasi tipe A dan B, serta sloof yang mulai dikerjakan sebagai bagian awal struktur atas.

Tahap persiapan proyek sendiri hampir rampung, sementara pekerjaan tanah masih berjalan terbatas menyesuaikan kebutuhan konstruksi pondasi.

Dari kurva S progres pekerjaan, proyek masih berada pada fase awal dengan tren kenaikan yang landai. Lonjakan percepatan diperkirakan baru akan terjadi saat memasuki tahap struktur utama di pertengahan masa pekerjaan.

Meski demikian, terdapat catatan penting terkait kendala teknis berupa penyesuaian desain struktur. Hal ini dinilai berpotensi mempengaruhi metode kerja dan timeline proyek apabila tidak dikendalikan secara ketat.

Sebagai langkah antisipasi, pelaksana proyek menerapkan sistem kerja dua shift untuk menjaga ritme progres tetap stabil dan menghindari deviasi dari target.

Saat ini, pekerjaan yang tengah berlangsung meliputi borepile, pile cap, sloof, pemasangan batu gunung, serta fabrikasi pembesian sebagai bagian dari persiapan struktur lanjutan.

Secara keseluruhan, DPRD menilai proyek masih dalam kondisi aman. Namun, dengan margin keunggulan progres yang hanya sekitar 0,26 persen dan adanya dinamika perubahan desain, pengawasan ketat tetap diperlukan.

“Artinya proyek ini masih aman, tapi belum sepenuhnya aman. Harus tetap dikawal agar tidak terjadi keterlambatan di tahap berikutnya,” tegas Yusri.

Adapun secara visual, bangunan rumah jabatan yang direncanakan merupakan konstruksi dua lantai dengan desain modern dan representatif, mencerminkan fungsi sebagai hunian resmi pejabat daerah. (day)