Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah kembali mendapat sorotan dari DPRD Samarinda. Langkah strategis ini diambil guna memperbarui payung hukum yang ada agar pengembangan sektor pariwisata di Samarinda dapat berjalan secara adaptif, terarah, dan relevan dengan perkembangan zaman.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Rusdi Doviyanto mengungkapkan, usulan regulasi kepariwisataan merupakan usulan lama dari pemerintah kota sejak rentang tahun 2022 hingga 2023.

Namun, pembahasan tersebut perlu dikaji kembali untuk menyesuaikan poin-poin yang tertua dalam draf awal dengan dinamika dan kondisi nyata di lapangan saat ini.

“Jadi ini mulai kita bahas kembali. Memang beberapa dari draf itu perlu di-update untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Sudah banyak masukan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kita dari Bapemperda, supaya teman-teman dari Dinas Pariwisata bisa mengulas ulang draf tersebut untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Rusdi usai menghadiri rapat paripurna.

Rusdi menjelaskan, penyesuaian materi rancangan meliputi pembaruan data peta potensi wisata, harmonisasi terhadap peraturan-undangan tingkat atas yang mengalami perubahan, hingga perincian pembagian tugas teknis bagi setiap pendukung OPD.

Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, sektor pariwisata tidak dapat berdiri sendiri di bawah naungan Dinas Pariwisata semata, melainkan membutuhkan integrasi penuh dari berbagai instansi terkait.

Ia memisalkan peran vital Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam membangun infrastruktur konektivitas menuju objek wisata, keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam menjaga kelestarian wilayah sekitar, hingga perizinan terpadu melalui Dinas PMPTSP.

Kejelasan peran lintas sektor ini dinilai menjadi kunci utama agar ekosistem kepariwisataan daerah dapat tumbuh optimal.

Menangapi tantangan terkait pembatasan alokasi anggaran sektor pariwisata yang saat ini dinilai minim, Rusdi menekankan pentingnya merampungkan payung hukumnya terlebih dahulu.

Menurutnya, keberadaan Perda akan menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih representatif di masa mendatang.

“Kita berpikir menyusun Raperda dulu. Ketika ada efisiensi atau keterbatasan anggaran, kita mencoba untuk memperjuangkan di APBD Perubahan, paling tidak anggaran untuk menyusun Perda ini diselesaikan. Setelah Perda disetujui, tentu dalam pelaksanaannya wajib ada dukungan penuh dari pemerintah, termasuk sebagian anggaran infrastruktur jalan pendekat menuju destinasi wisata,” tegasnya.

Melalui pembenahan regulasi, penguatan sinergi antar-OPD, serta komitmen penganggaran yang berkelanjutan, DPRD Kota Samarinda optimistis sektor pariwisata dapat bertransformasi menjadi salah satu pilar utama pelanggeng perekonomian daerah sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda. *)