Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim mengambil sikap serius terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Udin, menyuarakan keprihatinan dan menyerukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan investigasi menyeluruh.

Udin mendengar adanya keluhan dari beberapa siswa yang seharusnya memenuhi kriteria zonasi, namun tetap tidak diterima di sekolah negeri. Kasus ini semakin mencuat, khususnya terkait siswa kurang mampu yang terpaksa mendaftar di sekolah swasta dengan biaya yang tidak terjangkau.

“Verifikasi data siswa yang diterima harus diperiksa secara teliti, terutama mengenai domisili. Kita harus menyelidiki semua dugaan kecurangan tersebut,” tegas Udin.

Dalam rangka mengusut kasus ini, Udin menekankan perlunya pembentukan tim khusus untuk menyelidiki setiap laporan dan potensi kecurangan di semua Kabupaten/Kota di Kaltim. Ia juga mengungkapkan adanya pengakuan dari orang tua siswa yang merasa terpaksa membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka diterima di sekolah negeri.

“Organisasi Perangkat Daerah harus bertanggung jawab dan segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden ini. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB di masa mendatang serta mengungkap dugaan kecurangan,” pungkasnya. (adv)