Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2026 sekaligus membahas rencana program tahun 2027, di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (27/7/2026).

Rapat tersebut melibatkan Dinas PUPR-PERA Kaltim, Dinas ESDM Kaltim, Dinas Perhubungan Kaltim, serta Bappeda Kaltim sebagai mitra kerja strategis dalam sektor infrastruktur dan pembangunan daerah.

Pertemuan dipimpin Ketua Komisi III, Abdulloh, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Wakil Ketua Komisi III Akhmed Reza Fachlevi, serta sejumlah anggota komisi.

Rapat kerja ini digelar sebagai langkah awal sebelum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Komisi III menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing perangkat daerah dalam menyampaikan realisasi anggaran tahun berjalan serta proyeksi kebutuhan anggaran tahun mendatang.

Ketua Komisi III, Abdulloh, menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai menghadapi tantangan, termasuk potensi defisit pada APBD 2027.

“Dengan efisiensi anggaran, justru terjadi kecenderungan penurunan. Di sisi lain, terdapat informasi defisit sekitar Rp2 triliun pada APBD 2027. Kami meyakini seluruh perangkat daerah akan disesuaikan pagunya oleh TAPD,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterbukaan informasi dari OPD menjadi kunci agar DPRD dapat mengawal dan memperjuangkan program-program prioritas yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengapresiasi langkah Komisi III yang melakukan pendalaman bersama mitra kerja sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Menurutnya, tahapan ini penting untuk memastikan arah kebijakan anggaran tetap tepat sasaran sebelum disepakati secara resmi.

“Kami persilakan komisi mendalami bersama mitra kerja sebelum kesepakatan KUA. Setelah disepakati, ruang perubahan untuk APBD 2027 sudah tidak ada,” tegasnya.

Melalui rapat ini, DPRD Kaltim berharap perencanaan anggaran tahun 2027 dapat disusun secara lebih realistis, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik di tengah tekanan fiskal daerah. (day)