Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan publik, Senin (4/8/2025). Di ruang rapat Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, para wakil rakyat menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Agenda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Alwi Al Qadri, dan dihadiri Sekretaris Daerah Muhaimin ST yang mewakili Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud.

Seluruh fraksi akhirnya menyatakan persetujuan, menandai babak baru arah pembangunan kota lima tahun ke depan. Namun di balik persetujuan tersebut, sejumlah catatan kritis tetap mengemuka, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD, Budiono.

Isu stunting menjadi perhatian utama. Menurut Budiono, tingginya angka stunting di Balikpapan harus segera ditekan melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). “Angka stunting kita masih tinggi. Harapan kami, dalam lima tahun mendatang bisa ditekan hingga nol. Semua OPD harus serius dan bekerja kolektif, tidak bisa setengah hati,” tegasnya.

Selain kesehatan, persoalan infrastruktur juga mendapat sorotan. Budiono menilai pengaspalan jalan di pemukiman masih jauh dari kata optimal. “Sering kali hanya tambalan tipis yang dalam dua tahun sudah rusak lagi. Harusnya diaspal menyeluruh dan berkualitas agar awet,” jelasnya.

Tak hanya itu, sektor sumber daya manusia (SDM) juga dinilai perlu dibenahi. Budiono menyinggung praktik mutasi dan promosi ASN yang kadang tidak sesuai kompetensi. “Ada guru yang ditempatkan di bidang yang tidak relevan. Mutasi sebaiknya mengikuti aturan dan pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” katanya.

Di luar itu, keluhan warga terkait distribusi air bersih juga kembali mencuat. Budiono menyebut dirinya menerima banyak pesan dari masyarakat Balikpapan Barat, terutama di kawasan dataran tinggi. “Air sulit naik ke wilayah atas. Solusinya bisa dengan menambah booster atau pompa, agar distribusi lebih merata,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot telah merencanakan pembebasan lahan di kawasan Haji Raden untuk menambah kapasitas pasokan air. “Kami dorong agar tahun depan pembebasan lahan benar-benar terealisasi, supaya ketahanan air bersih bisa lebih kuat,” pungkasnya.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD menegaskan bahwa RPJMD 2025–2029 tidak hanya harus realistis, tetapi juga berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat: mulai dari kesehatan, infrastruktur, SDM, hingga pelayanan dasar seperti air bersih. (Adv)