Loadingtea

Nussa.co Samarinda- Program bantuan pendidikan Gratispoll milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan setelah penyaluran anggaran ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengalami keterlambatan. Padahal, dana untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) telah tuntas disalurkan dengan total Rp44,5 miliar.

Dari total anggaran pendidikan sebesar Rp96 miliar tahun ini, sekitar Rp26 miliar dialokasikan untuk PTS. Namun, sebagian kampus swasta belum dapat menerima bantuan lantaran sejumlah persyaratan administrasi belum dipenuhi, terutama terkait verifikasi berkas dan pembaruan rekening bank.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa kendala utama terdapat pada 10 PTS yang belum dapat diproses karena rekening mereka tidak aktif atau belum diperbarui.

“Kendala terbesar ada pada rekening kampus yang belum siap. Ada sekitar sepuluh PTS yang masih terkendala di sini,” katanya.

Ia menekankan bahwa Gratispoll bukan semata slogan, melainkan komitmen pemerintah yang wajib dilaksanakan. Bantuan tersebut, jelas Agusriansyah, merupakan dukungan biaya pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa.

Menurutnya, persoalan administrasi yang muncul menjadi bukti bahwa ketentuan program masih membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat.

“Anggaran yang digelontorkan cukup besar. Kalau hanya mengandalkan Pergub, perlindungan hukumnya belum memadai. Idealnya, program sebesar ini dituangkan dalam Perda,” ujarnya.

Agusriansyah juga menyoroti potensi kesalahpahaman terkait pembagian anggaran pendidikan. Ia menjelaskan bahwa dukungan untuk perguruan tinggi tidak dihitung sebagai bagian dari alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang wajib dipenuhi pemerintah.

Di tengah tersendatnya penyaluran dana, ia mendorong Pemprov Kaltim untuk mendahulukan pencairan bagi kampus swasta yang berkasnya telah lengkap, sembari membantu menyelesaikan persoalan administrasi bagi kampus lainnya.

“Mahasiswa PTS tidak boleh menjadi korban hanya karena administrasi kampusnya belum tertata,” tegasnya.

[AH|DPRDKaltim|Adv]