Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, menegaskan bahwa pihaknya siap menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait kebijakan efisiensi anggaran kepada pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan saat ia menerima langsung perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPRD Kota Balikpapan pada Jumat (21/2/2025).

“Sebagai anggota DPRD, kami siap menampung aspirasi teman-teman mahasiswa dan memastikan suara mereka didengar oleh pemerintah pusat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” ujar Simon.

Simon menjelaskan bahwa DPRD Balikpapan memahami kekhawatiran mahasiswa terkait kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi memengaruhi sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, DPRD juga memiliki perhatian terhadap pemangkasan anggaran di sektor vital dan akan berupaya untuk menyuarakan keberatan ini kepada pemerintah pusat.

“Kami menyadari bahwa pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya tidak dikorbankan. Oleh karena itu, kami akan mengkaji lebih dalam terkait kebijakan ini dan menyampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat ditinjau ulang,” tambah Simon.

Lebih lanjut, Simon menekankan bahwa DPRD akan mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada masyarakat. Ia mengajak mahasiswa untuk terus aktif dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan terbuka terhadap diskusi dengan pemangku kepentingan.

“Kami mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki kepedulian tinggi terhadap kondisi bangsa. Kami berharap komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pemerintah dapat terus terjalin, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” jelasnya.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi mengorbankan sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Tion, menyatakan bahwa kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 berisiko memangkas anggaran yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan. “Kami menilai kebijakan ini tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis bukanlah prioritas utama. Justru, kebijakan ini membebani APBN dan mengorbankan sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan dan layanan kesehatan,” ujar Tion dalam orasinya.

Selain itu, para mahasiswa juga mengkritik struktur kabinet Koalisi Indonesia Maju yang dianggap terlalu besar dengan banyaknya posisi menteri dan staf khusus baru. Menurut mereka, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah justru bertentangan dengan realitas di mana anggaran terus digunakan untuk memperbesar birokrasi. “Kami menginginkan efisiensi anggaran diterapkan secara adil. Pengurangan anggaran seharusnya dilakukan pada sektor-sektor yang tidak substansial, bukan di sektor-sektor yang menjadi hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Simon juga mengingatkan agar aksi tetap berlangsung secara damai dan kondusif agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Aksi mahasiswa sempat memanas ketika sebagian peserta mencoba memasuki gedung DPRD. Namun, upaya tersebut segera dicegah oleh petugas keamanan yang berjaga di lokasi. Meski begitu, mahasiswa tetap bersikeras menuntut pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang mereka nilai merugikan rakyat. (Adv)