Loadingtea

Nussa.co Samarinda- Persoalan lahan dan ketidakpastian kondisi keuangan daerah kembali menjadi pembahasan utama dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi III DPRD Kalimantan Timur. Kedua komisi duduk bersama untuk merumuskan langkah strategis agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan di tengah berbagai hambatan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melepas pengawasan terhadap proyek infrastruktur, sekalipun sejumlah kendala masih mengganjal. Ia menyebut bahwa urusan sengketa ataupun kejelasan lahan merupakan domain Komisi I, sementara Komisi III hadir untuk memastikan sisi teknis pembangunan tidak terhenti.

“Komisi III hadir karena diminta memberikan masukan, sedangkan aspek lahan memang menjadi kewenangan Komisi I,” kata Abdulloh.

Di tengah persoalan tersebut, ia memastikan pengerjaan fisik di lapangan tetap bergerak.
“Pengawalan terhadap proyek infrastruktur tetap kami lakukan. Progres pembangunan juga masih berjalan,” ujarnya.

Selain isu lahan, DPRD juga menyoroti potensi turunnya kemampuan fiskal daerah menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Kondisi ini disebut berpengaruh langsung pada seluruh sektor, terutama infrastruktur.

“Pembahasannya cukup panjang dan belum mencapai kesepakatan. Situasinya masih buntu,” ungkapnya.

Abdulloh menambahkan, banyak usulan pembangunan masuk dari organisasi perangkat daerah (OPD) maupun anggota DPRD. Namun, semua usulan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang masih belum pasti.

“Usulan banyak sekali, tetapi kondisi keuangan kita belum stabil. Nanti semuanya dipetakan berdasarkan prioritas,” tutupnya.

[AH|DPRDKaltim|Adv]