Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-31 DPRD Kaltim yang berlangsung pada Senin (11/9/2023) menyoroti alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 dan APBD 2024.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, dalam penyampaian pandangan umumnya meminta Pemprov Kaltim untuk memastikan bahwa anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari total APBD, anggaran kesehatan sebesar 10 persen APBD, dan alokasi anggaran lainnya untuk pelayanan dasar masyarakat. Ia juga menyoroti sifat belanja, apakah bersifat produktif atau konsumtif. “Mesti dilihat apakah itu belanja produktif atau konsumtif,” ungkap Samsun.

Rapat Paripurna menjadi wadah bagi fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan dan pertanyaan terhadap nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, Samsun meminta agar Pemprov Kaltim memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pandangan dan pe rtanyaan yang diajukan oleh fraksi-fraksi.

Samsun juga mengapresiasi besarnya alokasi anggaran dalam APBD 2023 yang mencapai Rp25,32 triliun dan rancangan APBD 2024 sebesar Rp20,67 triliun. Meskipun begitu, ia menekankan bahwa penting bagi APBD tersebut untuk benar-benar mengatasi permasalahan masyarakat. “Harapan kami, APBD itu bisa mengatasi permasalahan masyarakat seperti dari infrastruktur dan pelayanan dasar,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran APBD tetap harus memperhatikan konsekuensi belanja wajib di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, dan inspektorat. Sri Wahyuni menegaskan bahwa setelah belanja-belanja wajib diselesaikan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang lainnya.