Loadingtea

Nussa.co Samarinda- Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, memastikan kondisi keuangan daerah masih mampu menopang pelaksanaan program layanan dasar Gratispol dalam APBD 2026, meski kebutuhan anggarannya melonjak tajam.

Program yang awalnya membutuhkan sekitar Rp200 miliar itu kini diproyeksikan memerlukan dana hingga Rp1,4 triliun. Namun, Hasanuddin menegaskan peningkatan anggaran tersebut tidak akan menggoyahkan komitmen pemerintah daerah.

“Kondisi fiskal kita masih cukup kuat. Gratispol tetap diprioritaskan dan kami akan mengawalnya sampai terlaksana,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.

Ia juga menegaskan bahwa pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang kini terintegrasi dalam skema Gratispol.

Menurut Hamas, kesiapan pendanaan program tersebut sudah dipertimbangkan sejak tahap awal penyusunan anggaran sehingga penyesuaian pendapatan tidak akan menghambat pelaksanaannya.

“Tahapan pembahasan sudah kami antisipasi sejak awal. Jadi, penurunan TKD bukan alasan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, nilai KUA–PPAS APBD Kaltim ditetapkan sebesar Rp21,3 triliun. Namun revisi proyeksi pendapatan membuat estimasi APBD 2026 terkoreksi menjadi sekitar Rp15 triliun. Ia juga membantah informasi yang menyebut APBD tahun depan turun hingga Rp13 triliun.

“Angkanya berada di kisaran lima belas triliun lebih, bukan seperti kabar yang beredar,” tegasnya.

Hasanuddin menambahkan, DPRD akan mempercepat proses pembahasan APBD 2026 agar penetapan anggaran dapat dilakukan sesuai jadwal melalui rapat paripurna pada akhir November 2025.

Ia menyebut angka proyeksi APBD yang telah dihitung masih memadai untuk membiayai agenda strategis pemerintah daerah, termasuk program pelayanan publik yang menjadi fokus utama pemprov.

[AH|DPRDKaltim|Adv]