Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Upaya menjadikan Samarinda sebagai Kota Layak Anak dinilai belum berjalan optimal. DPRD Kota Samarinda menilai perlu ada langkah konkret melalui kebijakan yang terstruktur dan lintas sektor, bukan sekadar program parsial.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan pentingnya regulasi yang mampu mengikat seluruh aspek pemenuhan hak anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan tumbuh kembang yang aman.

Menurutnya, DPRD saat ini tengah merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan diarahkan menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).

“Kami ingin ada regulasi yang benar-benar memastikan hak anak terpenuhi secara menyeluruh,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, perhatian utama tertuju pada persoalan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang setiap tahun memicu polemik. Sri Puji menilai, persoalan tidak hanya terletak pada daya tampung, tetapi juga ketimpangan kualitas antar sekolah.

Fakta masih adanya kursi kosong di sejumlah SMP negeri menunjukkan belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan. “Artinya ada persoalan kualitas yang harus dibenahi,” tegasnya.

DPRD mendorong pemerintah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan, termasuk peningkatan sarana-prasarana serta akses transportasi, khususnya bagi sekolah di wilayah pinggiran.

Lebih jauh, Sri Puji menekankan bahwa pembangunan kota harus terintegrasi dengan kebutuhan anak. Kawasan permukiman idealnya dilengkapi fasilitas dasar seperti PAUD, sekolah, layanan kesehatan, hingga ruang bermain yang aman dan ramah anak.

Di sektor kesehatan, fokus diarahkan pada masa krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya pencegahan stunting, pemenuhan gizi, dan akses layanan kesehatan dinilai harus diperkuat secara konsisten.

Selain itu, DPRD juga menyoroti keterbatasan guru pendamping bagi anak berkebutuhan khusus. Ia menilai pengembangan sekolah inklusif belum akan maksimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai. “Sekolah inklusif harus diimbangi kesiapan tenaga pendidik,” katanya.

DPRD menegaskan, mewujudkan Kota Layak Anak membutuhkan kebijakan yang terintegrasi dan komitmen lintas sektor. Tanpa itu, program yang ada hanya akan berjalan terpisah dan tidak memberikan dampak signifikan.

Dengan penguatan regulasi dan kolaborasi semua pihak, Samarinda diharapkan mampu menjadi kota yang benar-benar aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara berkelanjutan. (*/Adv)