Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata Pantai Manggar Segarasari, Balikpapan Timur, menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Balikpapan. Isu tersebut mencuat setelah keluhan warga Samarinda viral di media sosial. Mereka mengaku diminta membayar retribusi tidak jelas saat berkunjung ke destinasi wisata andalan Kota Minyak tersebut.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengaku prihatin sekaligus terkejut dengan kabar tersebut. Menurutnya, bila benar ada pungutan tanpa dasar resmi, hal itu jelas termasuk pungli dan merugikan masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Saya sempat kaget ketika ramai di medsos. Ada warga Samarinda yang mengeluh soal retribusi tidak jelas di kawasan Pantai Manggar. Kalau itu tidak resmi, maka bisa dikategorikan sebagai pungli,” tegas Taufik saat diwawancarai, Rabu (2/7/2025).

Ia menduga praktik tersebut dilakukan oknum yang memanfaatkan situasi, bukan oleh instansi resmi. “Pada prinsipnya, ini pasti pungli yang dilakukan oknum. Bisa jadi bukan dari Disparpora, tapi dari pihak lain yang mencoba mengambil keuntungan pribadi,” jelasnya.

Taufik menilai kejadian ini dapat mencoreng citra Balikpapan sebagai kota tujuan wisata dan bisnis. Terlebih, Pantai Manggar merupakan ikon pariwisata unggulan sekaligus pintu masuk untuk memperkuat branding Balikpapan sebagai kota MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). “Ini memberi kesan buruk. Jangan sampai wisatawan kapok hanya karena ulah segelintir oknum,” ujarnya.

Lebih jauh, Taufik menegaskan bahwa Komisi II DPRD Balikpapan tidak pernah membenarkan cara-cara yang merugikan pengunjung maupun mengaburkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kami dituntut memaksimalkan PAD, tapi bukan dengan cara seperti itu. Kalau pakai bahasa keras, kami mengutuk praktik pungli,” katanya.

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Taufik mendesak Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Balikpapan memperkuat pengawasan di kawasan Pantai Manggar. Ia mendorong adanya kolaborasi bersama Satpol PP, pengawas pantai, hingga aparat keamanan agar pengunjung merasa aman dan nyaman.

“Pengawasan harus lebih ketat. Kita ingin wisatawan datang dengan senang, bukan pulang dengan kecewa,” pungkasnya. (Adv)