Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, merespons aksi unjuk rasa Fraksi Kaltim yang menolak rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Ia menyebut aksi tersebut sebagai ekspresi demokrasi yang wajar dan patut diapresiasi.

“Silakan saja, itu bentuk perhatian masyarakat terhadap kebijakan yang berdampak langsung. Aspirasi seperti itu perlu disampaikan,” ungkapnya.

Firnadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD tidak tinggal diam menghadapi rencana pemotongan anggaran tersebut. Ia menyebut Gubernur Kaltim telah menemui kementerian terkait untuk menyampaikan keberatan daerah atas kebijakan pusat.

“Ketika masyarakat ikut bersuara, itu justru memperkuat langkah pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kekhawatiran yang disuarakan para demonstran memiliki dasar kuat. Dengan struktur APBD sekitar Rp21 triliun, pemangkasan hingga Rp6 triliun berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.

Firnadi berharap aksi serupa tetap berlangsung tertib dan mengikuti ketentuan hukum. Ia memastikan DPRD Kaltim terus berupaya agar kebijakan pusat tidak memberikan dampak signifikan bagi jalannya pembangunan daerah.

“Yang penting semua berjalan sesuai aturan dan tidak memicu persoalan baru,” tegasnya.

[AH|DPRDKaltim|Adv]