Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Balikpapan memberi catatan tajam terhadap Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menekankan perlunya arah kebijakan yang lebih realistis, terukur, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi NasDem, Puryadi, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025). Ia menegaskan, perubahan APBD tidak boleh hanya dipahami sebagai pergeseran angka dan alokasi anggaran, melainkan sebagai bentuk adaptasi pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi serta tantangan sosial yang semakin kompleks.

“Setiap rupiah yang dialokasikan harus membawa manfaat nyata. DPRD hadir bukan sekadar menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, tapi juga sebagai representasi suara rakyat,” tegas Puryadi.

Fraksi NasDem secara khusus menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama 2025 yang masih di bawah 50 persen. Kondisi ini dinilai sebagai indikator lemahnya kinerja sejumlah perangkat daerah. Puryadi mendesak Wali Kota melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan sanksi kepada OPD yang tidak mampu memacu target pendapatan.

Menurutnya, Balikpapan masih memiliki potensi besar dari sektor ekonomi kreatif, pajak daerah, retribusi, serta pemanfaatan aset pemerintah yang belum tergarap optimal. Namun ia juga mengingatkan agar target PAD tidak dibuat terlalu ambisius tanpa kesiapan sistem dan sumber daya manusia.

Selain itu, Fraksi NasDem mengkritisi ketergantungan pemerintah pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp113,26 miliar. Menurut mereka, SiLPA seharusnya diposisikan sebagai sumber pembiayaan darurat, bukan solusi jangka panjang.

Tak hanya soal keuangan, NasDem juga menyoroti sejumlah persoalan krusial kota. Mulai dari antisipasi kelangkaan beras, penanganan banjir, pemerataan pembangunan antar-kecamatan, pengadaan jalan alternatif untuk mengurai kemacetan, hingga pembenahan Pasar Pandan Sari yang kian kumuh.

Mereka juga menyinggung buruknya kondisi pelabuhan speedboat milik Pemkot di Baru Tengah, serta penanganan sampah yang masih jauh dari aturan pengelolaan lingkungan yang ideal.

“Perubahan APBD 2025 harus jadi momentum memperkuat fondasi fiskal daerah. Fokuskan belanja pada sektor strategis: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Itulah kunci menjadikan Balikpapan kota yang layak huni sekaligus menyejahterakan warganya,” pungkas Puryadi. (Adv)