Loadingtea

Nussa.co Samarinda- Merosotnya harga batu bara disertai melemahnya permintaan dari dua negara pasar utama, India dan China, kembali menempatkan perekonomian Kalimantan Timur dalam kondisi tertekan. Beban tersebut semakin berat setelah Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat dipangkas hingga lebih dari separuh, membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim semakin sempit.

Di tengah situasi ini, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyerukan perlunya langkah cepat untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan. Menurut dia, dinamika global telah membuktikan bahwa bergantung pada satu komoditas membuat Kaltim rentan terhadap gejolak pasar internasional.

“Kita tidak bisa lagi mempertahankan pola yang sama. Batu bara memang menopang ekonomi selama bertahun-tahun, tetapi Kaltim punya sektor lain yang tidak kalah kuat,” kata Firnadi.

Ia menegaskan dua sektor yang menurutnya memiliki peluang besar sebagai penyokong ekonomi baru, yakni perikanan dan perkebunan. Firnadi menyebutkan bahwa hasil perikanan daerah cukup melimpah dan Kaltim bahkan telah mencapai swasembada untuk beberapa komoditas.

Jika ekspor diperluas dan pengelolaan dilakukan secara terarah, sektor tersebut diyakini mampu menjadi sumber pendapatan signifikan bagi daerah. “Selama ini fokus terlalu berat ke tambang. Sekarang saatnya potensi perikanan dan perkebunan dimaksimalkan,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa perubahan struktur ekonomi tidak dapat berlangsung instan. Pendapatan dari sektor baru tidak langsung bisa menandingi besarnya pemasukan batu bara, sehingga pemerintah harus menyusun tahap transisi yang realistis.

“Kita memerlukan sektor yang mampu bertahan dalam jangka panjang sekaligus menutup kekurangan dari merosotnya pendapatan tambang,” jelasnya.

Firnadi juga menyoroti dampak pemangkasan TKD yang semakin menekan kemampuan pemerintah menjalankan program pembangunan. Ia menyebut, penurunan transfer pusat tersebut harus segera diantisipasi agar tidak menghambat agenda prioritas daerah.

“Pemangkasan TKD berpengaruh besar terhadap pembangunan. Pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan kondisi ini,” tegasnya.

Sebagai langkah penguatan pendapatan, Firnadi mendorong Pemprov Kaltim untuk memaksimalkan kinerja Perusahaan Daerah (Perseroda). Menurut dia, perseroda harus menjadi motor penggerak dalam menggali sumber pendapatan baru di luar sektor tambang.

“Perseroda perlu diberi kapasitas yang lebih besar untuk mengeksplorasi potensi ekonomi lain. Itu bagian penting dari diversifikasi,” tuturnya.

Ia berharap upaya memperluas basis ekonomi ini mampu mengurangi kerentanan fiskal Kaltim dan membangun fondasi pertumbuhan yang lebih stabil serta berkelanjutan.

“Kalau langkah diversifikasi berjalan baik, ketergantungan pada tambang bisa perlahan kita tinggalkan,” pungkasnya.

[AH|DPRDKaltim|Adv]