Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, menjadi topik penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), Kamis (2/3/2023).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menjelasakan, RDP pembahasan Raperda Ketahanan Keluarga untuk menjawab beberapa permasalahan terkait perkembangan penduduk, pengendalian penduduk, hingga pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan, dari RDP banyak hal yang dibicarakan utamanya tentang indikator kinerja utama Pemkot Samarinda dalam pengentasan kemiskinan yang disesuaikan dengan anggaran.

“Terdapat 59 Kampung KB di Samarinda, belum semuanya berjalan maksimal baik dari segi sarana dan prasarananya juga sumber daya manusia,” ungkapnya.

Kemudian, DPRD juga bakal menggelar uji publik sebagaimana yang diatur dalam tahapan prolegda untuk mengumpulkan pendapat masyarakat mulai akademisi, tokoh agama, pemuda dan tokoh perempuan.

“Kami akan gali dan carikan solusinya, karena hal ini bukan hanya tugas pemerintah,” timpalnya.

Di sisi lain, Puji menyarankan kepada DP2KB untuk mengoptimalkan anggaran dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas serta bertujuan untuk menurunkan angka stunting. (*/adv)