Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kekecewaan atas lambannya penanganan persoalan Jalan Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kilometer 8 Balikpapan Utara kembali mencuat. Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menegaskan sudah saatnya Otorita IKN turun tangan secara nyata untuk menuntaskan masalah yang telah menahun dan meresahkan warga sekitar.

“Pihak IKN tidak bisa terus berdiam diri. Mereka harus turun langsung ke lapangan dan segera menuntaskan apa yang menjadi keluhan masyarakat,” tegas Bagus usai menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Aspirasi Masyarakat DPR-RI, di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (29/9/2025).

Kunjungan kerja tersebut dihadiri Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR-RI Adian Napitupulu, Kepala Otorita IKN M. Basuki Hadimuljono, Sekda Provinsi Kalimantan Timur, serta Sekda Kota Balikpapan bersama sejumlah pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam forum itu, Bagus menilai momentum ini semestinya dimanfaatkan untuk memperlihatkan keseriusan pemerintah pusat dan Otorita IKN dalam menyelesaikan persoalan-persoalan krusial, terutama yang menyangkut hak-hak masyarakat terdampak pembangunan. Salah satunya akses jalan tol Balikpapan–IKN di KM 8 yang hingga kini belum kunjung mendapat kepastian penyelesaian.

“Badan aspirasi masyarakat yang baru terbentuk ini seharusnya menjadi wadah nyata dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar forum seremonial. Akses jalan tol di KM 8 itu sudah terlalu lama jadi masalah besar,” ujarnya menegaskan.

Sayangnya, pertemuan kali ini belum melibatkan masyarakat secara langsung. Namun demikian, Bagus memastikan Pemkot Balikpapan tetap membuka ruang komunikasi dua arah. Pemerintah daerah siap menjadi jembatan dialog antara warga, Otorita IKN, dan pemerintah pusat.

“Memang masyarakat belum dilibatkan dalam forum ini. Tapi komunikasi tetap berjalan. Kami siap menjembatani dialog agar aspirasi warga tersampaikan dan solusi bisa ditemukan,” jelasnya.

Lebih jauh, Bagus mengingatkan bahwa pembangunan IKN tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan pemerintah pusat semata. Proyek nasional tersebut harus memberi manfaat riil bagi masyarakat daerah penyangga, termasuk Balikpapan yang kini menanggung dampak sosial dan ekonomi akibat pembangunan IKN.

“Kita ingin pembangunan ini menghadirkan manfaat nyata bagi warga Balikpapan. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton dan menanggung beban tanpa merasakan hasilnya,” tegasnya.

Menurutnya, Balikpapan memiliki posisi strategis sebagai gerbang utama menuju IKN, sehingga perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur pendukung dan kesejahteraan masyarakat sekitar tidak bisa diabaikan. Bagus pun berharap Otorita IKN segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan langkah konkret di lapangan.

“Kami ingin ada tindakan cepat dan jelas. Penyelesaian persoalan di KM 8 adalah wujud komitmen pemerintah terhadap keadilan bagi daerah penyangga IKN,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoBpp)