Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bersama masyarakat di kawasan Jalan Gajah Mada, RT 26 Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Tata Ruang Berkelanjutan untuk Masa Depan Pembangunan Daerah” itu menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat terkait arah pembangunan daerah yang dinilai harus tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta kepentingan generasi mendatang.

Dalam sambutannya, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi demokrasi bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan bagian dari tanggung jawab wakil rakyat dalam memperkuat pemahaman masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan kebijakan daerah.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bagaimana proses pengambilan kebijakan dilakukan, termasuk peran DPRD dalam menyusun aturan, menentukan anggaran, hingga melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Demokrasi tidak hanya soal memilih pemimpin saat pemilu, tetapi bagaimana masyarakat ikut memahami dan mengawal arah pembangunan daerah,” ujar Hamas di hadapan warga.

Ia juga menyinggung tiga fungsi utama DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Hamas menilai keterlibatan masyarakat sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan warga di daerah. “Kami ingin masyarakat aktif menyampaikan persoalan maupun masukan. Semua bisa didiskusikan secara terbuka agar kebijakan yang lahir tidak jauh dari kepentingan rakyat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sebagai narasumber Lurah Klandasan Ilir, Andi Arief Hidayatullah, serta Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kota Balikpapan, Andi Achmad Mutawalli.

Andi Arief dalam paparannya menekankan pentingnya penataan ruang yang terencana dan berkelanjutan agar pembangunan kota tidak berjalan semrawut. Ia mengingatkan bahwa setiap wilayah memiliki fungsi masing-masing yang harus dijaga demi keseimbangan pembangunan.

Menurutnya, tata ruang bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan. “Kalau semua lahan dihabiskan hari ini tanpa perencanaan, generasi berikutnya hanya akan menerima dampaknya. Karena itu pembangunan harus tetap menyisakan ruang untuk masa depan,” tegasnya.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya demokrasi partisipatif dan perencanaan tata ruang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan maupun kepentingan masyarakat jangka panjang. (*/day)