Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim menggelar paripurna ke-24 tahun 2023 di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, pada Jumat (11/8/2023). Paripurna ini bertujuan untuk menandatangani kesepakatan terkait Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun anggaran 2023 dan KUA PPAS murni tahun anggaran 2024.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyatakan bahwa penandatanganan KUA PPAS sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. “Penandatanganan kita sesuai dengan jadwal, sudah sesuai dengan Permendagri kita yang menyatakan bahwa minggu kedua Agustus harus penandatanganan kesepakatan,” kata Seno Aji.

Ia juga menjelaskan bahwa setelah proses rapat dengan Badan Anggaran (Banggar), kesepakatan tercapai, dan DPRD menyepakati belanja dan pendapatan dari Provinsi Kaltim. “Alhamdulillah setelah mulai proses dari rapat-rapat Banggar yang kita laksanakan, Banggar menyatakan setuju dengan belanja dan pendapatan dari Provinsi Kaltim sehingga akhirnya kita melakukan kesepakatan ini,” ujarnya.

Seno Aji kemudian mengungkapkan bahwa nilai APBD Perubahan tahun 2023 sekitar Rp 7 triliun, sementara anggaran murni tahun 2024 mencapai Rp 20,6 triliun. “Perubahan nilainya, sekitar Rp 7 sekian triliun. Murni nilainya sebesar Rp 20,6 triliun, itu dari penerimaan kemudian belanja juga disesuaikan, jadi saya pikir kita mencapai rekor lah saat ini, rekor yang belum tercapai sebelumnya,” paparnya.

Proses selanjutnya adalah pengajuan ke nota keuangan sebelum akhirnya disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Seno Aji juga mengingatkan potensi terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) dengan besarnya anggaran yang ditetapkan. Olehnya, ia menyarankan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera melaksanakan lelang, terutama pada proyek-proyek besar.

“Tentu kita minta ada perbaikan di sana, lelang cepat harus dilakukan terutama untuk proyek-proyek yang besar. Kemungkinan yang tidak selesai dalam setahun itu harus disegerakan,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, mengakui kemungkinan terjadinya Silpa dengan adanya anggaran yang masuk di akhir tahun. Namun, ia juga menyatakan keberhasilan mencapai anggaran di atas Rp 20 triliun sebagai prestasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar untuk masyarakat.

“Memang ada anggaran yang masuk di akhir-akhir, sehingga kemungkinan Silpa-nya cukup besar. Tapi tidak apa-apa, yang penting ini sebuah prestasi yang kita cita-citakan di atas Rp 20 triliun tercapai,” ujar Hadi Mulyadi. Ia berharap Pejabat (Pj) Gubernur yang akan melanjutkan roda pemerintahan di Kaltim dapat menggunakan anggaran ini sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat.

“Dengan demikian, kita harapkan Pj Gubernur yang akan datang bisa menggunakan anggaran sebaik mungkin dan seefisien mungkin, tujuannya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)