Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – DPRD Kaltim menyoroti kurangnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak ribuan pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut berasal dari luar Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyampaikan keprihatinan terkait kebijakan tersebut setelah mengikuti forum Konsultasi Publik III Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN) di Balikpapan. “Tidak dilibatkannya tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek IKN telah saya sampaikan di forum resmi,” ujar Seno Aji.

Menurutnya, pembangunan gedung-gedung di IKN Nusantara sudah dimulai, dan pemerintah membutuhkan ribuan tenaga kerja. Namun, Pemerintah Pusat telah mengimpor 16 ribu tenaga kerja dari luar Kaltim. “Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim tentu sangat menyayangkan kepada Pemerintah Pusat, karena dalam pembangunan mega proyek IKN ini tidak melibatkan tenaga kerja lokal, khususnya tenaga kerja yang berasal dari Kutai Kartanegara kenapa semua dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar daerah,” tambahnya.

Seno Aji menyatakan bahwa seharusnya tenaga kerja lokal, terutama dari Kutai Kartanegara, sudah diprioritaskan untuk ikut serta dalam pembangunan proyek konstruksi IKN. Ia menunjukkan keprihatinan terhadap lambannya Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jangan-jangan karena Pemprov Kaltim minim aksi untuk menyiapkan SDM atau Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang sengaja mendatangkan 16 ribu tukang dari luar Kaltim untuk melakukan pembangunan konstruksi di IKN dan tidak memperdulikan tenaga kerja lokal yang tidak kalah dengan skillnya,” tegas Seno Aji.

Ia juga menyarankan agar Pemerintah Pusat membuka peluang lebih besar bagi pekerja lokal terlebih dahulu sebagai bentuk keadilan dan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov dan Pemkab se-Kaltim harus bergerak cepat untuk mempersiapkan SDM yang handal agar dapat terlibat dalam pembangunan proyek konstruksi di IKN. “Saya minta setengahnya atau bahkan lebih banyak dari orang lokal Kaltim,” pungkasnya. (Adv)