Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menyoroti kurangnya pengawasan terhadap pengembang perumahan dalam memenuhi kewajiban menyediakan akses jalan alternatif. Ia meminta Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan aturan ini dijalankan dengan baik.

“Seharusnya ada aturan yang lebih tegas dan implementasi yang lebih kuat dalam mengawasi pengembang. Jika mereka membangun kawasan perumahan, maka harus ada jalan alternatif yang bisa membantu mengurai kemacetan. Jika ini tidak dipenuhi, harus ada sanksi tegas,” tegasnya.

Menurut Yusri, jika pengembang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah kota, maka pemerintah dapat membantu dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan. Namun, banyak pengembang yang terlambat menyerahkan PSU, sehingga proses pembangunan jalan alternatif menjadi terhambat. “Ketika PSU diserahkan kepada pemerintah kota, maka pemerintah bisa menganggarkan dana untuk perbaikan atau pelebaran jalan. Hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang dalam menata arus lalu lintas di Balikpapan,” paparnya.

Ia juga menyoroti bahwa keterbatasan akses jalan yang memadai menjadi salah satu penyebab utama kemacetan di Balikpapan. Saat ini, jalan utama seperti Jalan Soekarno-Hatta, Jalan MT Haryono, dan Jalan Jenderal Sudirman sering mengalami kepadatan lalu lintas yang tinggi, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

“Balikpapan ini kota yang terus berkembang, jumlah penduduk dan kendaraan terus bertambah. Kalau tidak ada terobosan dalam infrastruktur, kemacetan akan semakin parah. Itu sebabnya, setiap pembangunan perumahan harus memikirkan dampaknya terhadap lalu lintas,” tambahnya.

Ia juga menilai bahwa kesadaran pengembang terhadap tanggung jawab sosial masih kurang. Banyak yang hanya memprioritaskan pembangunan rumah tanpa memperhitungkan sarana pendukung, seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya. “Jangan hanya ingin menjual rumah, tapi juga harus memikirkan dampaknya bagi kota ini. Infrastruktur pendukung, terutama jalan, adalah bagian dari kewajiban pengembang yang harus dipenuhi sebelum proyek mereka benar-benar beroperasi,” ujarnya.

Dengan adanya aturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih maksimal, diharapkan pengembang dapat lebih bertanggung jawab dan ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah kemacetan di Balikpapan.”Kami akan terus mengawasi dan mendorong agar pemerintah lebih aktif dalam memastikan aturan ini diterapkan. Jika pengembang tidak memenuhi kewajiban mereka, mak a harus ada langkah tegas dari pemerintah,” pungkasnya. (Adv)