Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang II Tahun 2024/2025, yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Selasa (11/2/2025).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Muhammad Taqwa, didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya, serta dihadiri oleh anggota dewan, perwakilan eksekutif, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Wali Kota Balikpapan diwakili oleh Sekretaris Daerah, Muhaimin.

Dalam penyampaian pendapat akhir, enam fraksi DPRD, yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PDI Perjuangan, Gabungan PKB-Hanura-Demokrat, serta PKS-PPP, menyatakan dukungan penuh terhadap perda ini.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi di Balikpapan dengan tetap mengutamakan manfaat bagi daerah dan masyarakat. “Perda ini bukan hanya sekadar memberikan kemudahan bagi investor, tetapi juga harus membawa dampak nyata bagi perekonomian lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat daya saing Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” ujarnya.

DPRD menekankan bahwa pemberian insentif harus bersifat selektif dan tidak diberikan sembarangan. Ketua Fraksi Gabungan PKB-Hanura-Demokrat, Muhammad Hamit, menekankan bahwa insentif hanya boleh diberikan kepada investor yang berkomitmen terhadap pembangunan daerah. “Harus ada mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya investor dengan kontribusi nyata yang menerima insentif. Ini bukan hanya soal kemudahan, tetapi juga soal kebermanfaatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya menetapkan batasan nilai investasi minimum sebagai indikator keseriusan investor dalam membangun bisnis di Balikpapan. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang diserap juga harus menjadi pertimbangan utama dalam pemberian insentif. “Setiap investor yang mendapatkan insentif harus memiliki kewajiban untuk merekrut tenaga kerja lokal dengan persentase tertentu. Ini bertujuan agar masyarakat Balikpapan turut merasakan manfaat dari masuknya investasi baru,” tambah Hamit.

Selain aspek ekonomi, DPRD juga menegaskan pentingnya kajian dampak lingkungan dalam implementasi perda ini. Ketua Fraksi PKS-PPP, Iim, menegaskan bahwa regulasi ini harus tetap mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Kemudahan investasi tidak boleh menjadi alasan bagi investor untuk mengabaikan aspek lingkungan. Setiap investasi harus melalui kajian dampak lingkungan yang ketat dan mematuhi regulasi yang berlaku,” katanya.

DPRD juga mengingatkan bahwa sistem perizinan harus transparan dan efisien. Mereka meminta agar pemerintah kota mempercepat reformasi birokrasi dalam pelayanan perizinan guna menghindari praktik birokrasi yang berbelit dan membuka ruang bagi investasi yang lebih sehat.

Dengan disahkannya perda ini, DPRD Balikpapan menegaskan akan terus mengawal implementasinya agar berjalan sesuai dengan tujuan awal, yakni menarik investasi yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. “Kami akan memastikan bahwa perda ini diterapkan dengan pengawasan ketat. Jangan sampai insentif ini hanya menguntungkan investor, tetapi harus menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Balikpapan,” tutup Yono Suherman.

Dengan adanya regulasi ini, Balikpapan diharapkan dapat semakin menarik bagi investor yang memiliki visi jangka panjang, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Adv)