Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas LPG 3 kg di Balikpapan kembali menjadi sorotan DPRD. Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa permasalahan ini tidak lepas dari ketidaksesuaian data penerima manfaat. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik), DPRD meminta sinkronisasi data segera dilakukan agar distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa ada tiga kategori penerima LPG subsidi, yakni rumah tangga, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Namun, pihaknya menemukan bahwa pendataan penerima, khususnya dari kategori rumah tangga, masih belum optimal. Akibatnya, gas subsidi yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu justru sering jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak.

“Kami melihat adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima LPG bersubsidi, khususnya untuk kategori rumah tangga. Kami meminta agar Pemkot dan Pertamina segera menyinkronkan data penerima manfaat agar distribusi lebih terkontrol dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Fauzi.

Selain itu, DPRD menilai lemahnya sistem pendataan menyebabkan pembelian LPG subsidi tidak terkontrol, yang berujung pada kelangkaan di lapangan. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar data penerima diperbarui secara berkala sesuai kondisi terkini.

Pengawasan distribusi juga menjadi perhatian utama. DPRD menekankan bahwa penyaluran LPG 3 kg harus dikontrol secara ketat untuk mencegah penyimpangan, seperti penyaluran kepada pihak yang tidak berhak atau praktik penimbunan oleh oknum tertentu. Fauzi menegaskan bahwa sidak ke lapangan perlu lebih rutin dan transparan agar permasalahan ini tidak terus berulang.

“Kami berharap dengan sinkronisasi data dan pengawasan ketat, kelangkaan LPG 3 kg dapat diatasi. Ini langkah penting agar subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil,” tambahnya.

DPRD Balikpapan akan terus mengawal proses sinkronisasi data ini hingga terealisasi. Mereka juga mengajak agen dan pangkalan LPG untuk lebih transparan dalam distribusi gas bersubsidi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kelangkaan LPG 3 kg tidak lagi menjadi masalah tahunan yang merugikan masyarakat. (Adv)