Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat eksistensi pesantren di kota ini, baik dalam aspek perizinan, fasilitas, hingga pendanaan yang bersumber dari anggaran daerah.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menjelaskan bahwa Raperda ini terdiri dari 12 Bab dan 25 Pasal yang mencakup berbagai aspek penting. Beberapa di antaranya adalah dasar hukum, fungsi dan tujuan pesantren, serta sistem pembinaan dan pengawasan yang akan diterapkan.

“Pondok pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi muda yang beriman, moderat, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Oleh karena itu, regulasi ini sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum serta dukungan lebih optimal bagi pesantren di Balikpapan,” ujar Iwan Wahyudi, Kamis (13/2/2025).

Ia menambahkan bahwa dalam praktiknya, pesantren kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kendala administrasi, hingga persoalan pendanaan. Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pesantren mendapatkan bantuan yang lebih sistematis sehingga dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, DPRD Kota Balikpapan juga berupaya menjadikan regulasi ini sebagai bagian dari visi kota yang religius dan berbudaya. Pemerintah daerah diharapkan turut serta dalam upaya pembinaan pesantren agar kualitas pendidikan berbasis agama semakin meningkat.

Ke depan, DPRD akan menggandeng berbagai pihak, termasuk pengelola pesantren dan tokoh masyarakat, dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan agar aturan ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak.

“Kami optimistis bahwa dengan adanya regulasi ini, pesantren dapat semakin maju dan berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial,” tutupnya. (Adv)