Pansus I LKPJ Bupati 2024. Urusan Konflik Agraria belum mendapatkan Porsi Anggaran memadai
Donggala, nussa.co
DPRD Donggala kamis kemarin menggelar Pansus LKPJ tahun 2024
Pansus I dibentuk menindak lanjuti amanah Paripurna dan diberi waktu lima belas hari kerja.
dalam pansus tersebut ketua Pansus I Yasin lataka, menyampaikan bahwa “Pansus bukan mencari kesalahan, tapi mencari solusi, silahkan pak sekda menyampaikan pemaparannya terkait LKPJ Bupati tahun 2024.
Rustam efendi dihadapan pansus I menjelaskan secara sistimatika lapaoran LKPJ bupati tahun 2024 terdiri dari lima bab,
Dari lima bab tersebut ada beberpa Bab yang sangat pentig, Bab 2 penjabaran APBD yang berorientasi pada perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan bab 4 capaian kinerja
“Secara umum tahun 2024 pelaksanan pemerintah dikendalikan Pj bupati Donggala, fokus kegiatan 2024 tahapan pilkada, Dominan pelaksaanan pilkada, tahun 2024 pendapatan naik 124M, ada peningkatan” Kata Sekda Rustam efendi
Selain itu kata Rustam Efendi, ia mengakui masih lemahnya perangkat daerah dalam mencari dana, bahasa kasarnya tetap pada alasan klasik tidak ada modal pemicu.
“Telah maksimal mencari dana, ada juga yang optimal ada juga belum, kendalanya alasan klasik modal pemicu untuk mengoptimalkan pendapatan, Contoh dinas pertanian pendapatan signifikan karena keterbatasan anggran”jelasnya
Menyangkut Pencapaian kinerja, lanjut Sekda secara umum pemda masuk kategori baik,
Tempat yang sama kepala bidang pemerintahan Irawan menambhakan urusan konflik agrararia belum mendapat oprasional anggaran yang memadai,
“Konflik agararia cukup banyak di Donggala bukan hanya di kecamatan Rio Pakava terkait HGU, mungkin porsi anggaran diperbaiki, contoh kasus kemarin dari petani Rio Pakava dana pendampingan dari Tapem”ujaranya dari tapem
“Berikutnya urusan Statistik, kalau minta data pasti setengah mati, perencanaan yang bagus harus didukung data, urusan pertanahan dan statiskit menjadi fokus kita tudak punya basic data, karena memang tidak ada,”tutupnya
Kata Irawan lagi jangan pernah berharap mendapat dukungan dari pemerintah pusat jika tidak didukung data.
“Mau minta bantuan ke jakarta kalau data tidak valid Hanya bicara mimpi saja itu”pungkasnya. (Jabrik)
Tinggalkan Balasan