Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara aktivitas pengupasan lahan di kawasan Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bahwa pihak pengembang belum melengkapi dokumen perizinan yang diwajibkan sebelum memulai kegiatan pengolahan lahan.

Kepala Satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan bahwa penghentian ini merupakan bentuk respons cepat atas keluhan warga setempat yang khawatir terhadap dampak lingkungan dari proyek tersebut, terutama menyusul terjadinya longsor di sekitar area kegiatan. “Kegiatan kami hentikan karena belum ada kelengkapan perizinan. Ini langkah pencegahan agar tidak menimbulkan risiko lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Boedi mengungkapkan bahwa longsor tersebut membuat sejumlah rumah yang berada di dekat area pengupasan terancam. Kondisi ini dinilai berbahaya, apalagi wilayah Balikpapan Timur termasuk kawasan yang secara geografis cukup rawan terhadap pergeseran tanah dan erosi. “Ada rumah-rumah warga yang sangat dekat dari lokasi longsor. Kita tidak bisa menunggu sampai ada korban, makanya kita ambil tindakan cepat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan intensif di lapangan. Satpol PP juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk memastikan bahwa segala aspek teknis dan lingkungan telah dipertimbangkan secara matang sebelum kegiatan dilanjutkan.

Boedi menegaskan bahwa penghentian aktivitas ini bersifat sementara, bukan permanen. Pihak pengembang masih diberikan ruang untuk menyelesaikan kekurangan administrasi. “Kalau semua dokumen perizinan sudah lengkap, silakan lanjutkan pekerjaan. Bisa saja satu hingga dua minggu selesai kalau mereka serius,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha maupun pengembang lainnya untuk lebih disiplin dalam mengikuti prosedur. “Pemerintah Kota tidak anti terhadap investasi dan pembangunan, tapi semua harus sesuai aturan. Kami tak ingin pembangunan malah menjadi sumber bencana bagi warga,” pungkas Boedi.

Pemerintah Kota Balikpapan pun terus mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dinilai membahayakan atau tidak sesuai ketentuan hukum. Dengan begitu, upaya menciptakan kota yang tertib dan aman dapat terwujud melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
(Adv/DiskominfoBpp)