Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang II Tahun 2025, Senin (21/4/2025), dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2024. Rapat berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Parkir Kelandasan, dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, Sekretaris Daerah, Forkopimda, perangkat daerah, serta tokoh masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mewakili Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan rekomendasi resmi fraksi. Dalam pembukaannya, Najib menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kartini dan menegaskan pentingnya kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas capaian pelaksanaan pemerintahan tahun 2024, namun juga menyoroti sejumlah target dalam RPJMD dan RKPD yang belum tercapai. Oleh karena itu, fraksi meminta adanya evaluasi menyeluruh dan langkah korektif.

Setidaknya terdapat 11 isu strategis yang disoroti dalam rekomendasi tersebut. Di antaranya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal, ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sejumlah sekolah, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD Beriman dan kelanjutan pembangunan RS Sayang Ibu.

Permasalahan air bersih akibat penghentian sambungan baru oleh Perumda Tirta Manuntung juga menjadi perhatian, di samping masih minimnya integrasi pembangunan jalan dan sistem drainase di berbagai wilayah kota.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pelatihan tenaga kerja berbasis industri, penanganan sampah di TPS Manggar, serta peningkatan akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam pengelolaan BUMD, fraksi menolak intervensi politik dan menuntut seleksi berbasis kompetensi.

Rekomendasi lainnya mencakup usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memperkuat pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program prioritas dan realisasi anggaran pemerintah kota. “Ini bentuk komitmen kami terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil,” ujar Najib. Ia juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. (Adv)