Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Masalah air bersih kembali menjadi sorotan publik di Samarinda. Keluhan warga terkait kualitas dan distribusi air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terus mengemuka, terutama di wilayah padat penduduk seperti Sempaja. Tak hanya sulit mengalir, air yang diterima pelanggan pun kerap keruh dan tidak layak konsumsi.

Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Zayid Muziburrachman, menyatakan keprihatinannya dan mendorong semua pihak untuk tidak menutup mata terhadap persoalan dasar ini.

“Air bersih itu seharusnya menjadi infrastruktur dasar yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Tapi faktanya, masih banyak warga yang belum mendapatkan akses air yang layak. Bahkan air PDAM kadang keruh, dan ini sudah lama dikeluhkan warga,” ujar Zayid. Senin,  (5/5/2025).

Zayid mencontohkan kondisi di kawasan permukiman warga Buton, Sempaja. Meski terletak di pusat kota, wilayah ini belum pernah mendapatkan layanan air bersih yang optimal selama bertahun-tahun.

“Kalau yang di pinggiran saja sulit, ini di tengah kota saja belum maksimal. Ini seharusnya jadi tamparan untuk semua pihak yang punya tanggung jawab,” ucapnya.

Politikus muda ini menegaskan bahwa meskipun pengelolaan PDAM menjadi ranah pemerintah kota, bukan provinsi, DPRD Kaltim tidak akan tinggal diam. Ia menyebut telah melakukan koordinasi informal dengan anggota DPRD Kota Samarinda agar keluhan masyarakat ditindaklanjuti serius oleh Wali Kota dan manajemen PDAM.

“Memang urusannya di kota, tapi ini soal kebutuhan dasar. Maka kami dari DPRD provinsi tetap mendorong agar masalah ini bisa segera diatasi,” ungkap Zayid.

Untuk menyampaikan keluhan masyarakat secara langsung, Zayid menyebut akan segera mengatur pertemuan dengan pihak PDAM. Meski belum bertatap muka, ia mengaku sudah menjalin komunikasi awal melalui telepon.

“Saya sudah teleponan, tapi memang belum sempat ketemu langsung. Nanti saya akan cari waktu untuk bertemu langsung dengan pihak PDAM. Kalau soal RDP (Rapat Dengar Pendapat), itu agak berat karena kewenangannya bukan di provinsi. Tapi secara personal saya tetap akan dorong,” tutupnya.

Permasalahan air bersih di Samarinda menjadi catatan kritis dalam pelayanan publik. Warga menuntut solusi nyata, bukan sekadar janji dan koordinasi administratif, demi akses terhadap hak dasar yang selama ini belum merata. (ADV)