Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Wali Kota Balikpapan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi IV DPRD, serta perwakilan Federasi Serikat Pekerja/Buruh yang berlangsung di gedung DPRD. Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari implementasi regulasi untuk penyandang disabilitas hingga persoalan tenaga kerja asing dan beban biaya pendidikan.

Dalam rapat itu, Alwi menyoroti lambatnya realisasi Perda Disabilitas yang telah disahkan satu tahun lalu. Ia menyampaikan kekecewaannya karena belum ada implementasi nyata di lapangan dan menekankan pentingnya regulasi tersebut segera diterapkan agar hak-hak penyandang disabilitas dapat terakomodasi secara adil.

RDP juga menyinggung ketidakhadiran Kepala BPJS Kesehatan yang menurut Alwi cukup disayangkan. “Kita butuh kehadiran mereka agar bisa menjawab langsung berbagai persoalan yang dialami pekerja di lapangan. Kita akan jadwalkan ulang secepatnya,” ujarnya.

DPRD turut menyoroti minimnya kejelasan data soal tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Balikpapan. Oleh karena itu, pertemuan lanjutan akan menghadirkan pihak Imigrasi untuk memastikan transparansi jumlah dan legalitas para TKA yang bekerja, khususnya di proyek-proyek strategis.

Isu lain yang mengemuka adalah soal keluhan masyarakat terkait tambahan seragam sekolah yang dibebankan di luar tiga setel yang diberikan pemerintah kota. Alwi menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan liar di sekolah dan meminta Dinas Pendidikan menindaklanjuti kasus ini.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi SPSB Balikpapan, Budi Satria, menyerahkan petisi terkait kondisi ketenagakerjaan di Balikpapan. Ia mendorong pembentukan LKS Bipartit di tiap perusahaan serta pelatihan rutin agar tenaga kerja lokal siap bersaing dalam proyek besar seperti RDMP. (Adv)