Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan pengelolaan anggaran berjalan optimal, Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (15/5/2025). Fokus utama kunjungan ini adalah pertukaran informasi terkait mekanisme pengawasan terhadap pergeseran APBD tahun anggaran 2025 serta implementasi kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.

Rombongan diterima langsung oleh jajaran Sekretariat DPRD Balikpapan. Dalam suasana diskusi yang akrab dan terbuka, Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni Fadita, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menjelaskan berbagai langkah konkret yang selama ini dilakukan Balikpapan dalam mengawal anggaran publik.

“Kami senang bisa menjadi tempat berbagi praktik baik. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menjadi masukan berharga bagi DPRD Tanah Bumbu dalam menjalankan fungsi kontrol dan legislasi,” ujar Leni.

Anggota Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim, menilai kunjungan ini sebagai momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam penerapan efisiensi penggunaan anggaran di daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi bukan sekadar pemangkasan, melainkan upaya untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan sumber daya fiskal yang tersedia.

“Kami ingin mendapatkan referensi dari kota-kota yang dinilai berhasil. Balikpapan adalah salah satunya. Cara mereka menyusun pergeseran anggaran dan menjaganya agar tetap tepat sasaran sangat relevan dengan apa yang kami butuhkan,” ucap Abdul Rahim.

Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses menjadi syarat mutlak agar efisiensi tidak menjadi kedok bagi pemangkasan yang tidak produktif. Diskusi ini juga memperkuat keyakinannya bahwa koordinasi antar-daerah dapat mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

“Langkah-langkah di Balikpapan ini cukup inspiratif. Kami akan bawa pengalaman ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengawasan anggaran di Tanah Bumbu,” tuturnya.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi antarlembaga legislatif lintas wilayah. Harapannya, praktik-praktik pengelolaan anggaran yang baik dapat direplikasi dan diperluas untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah secara nasional. (Adv)