Loadingtea

RDP Dengan Pertamina, Sepakati 7 Langkah Atasi Krisis BBM

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Krisis kelangkaan BBM jenis Pertamax di Kota Balikpapan yang sempat memicu keresahan masyarakat, akhirnya ditanggapi serius dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Selasa (20/5/2025).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, berlangsung dinamis dan produktif. Hadir dalam forum tersebut Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga, Alexander, yang secara langsung menyampaikan komitmen perusahaan untuk segera menstabilkan pasokan BBM di Balikpapan.

Alwi menyampaikan bahwa hasil dari RDP ini bukan hanya wacana, melainkan dituangkan dalam bentuk berita acara resmi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Tujuh poin kesepakatan disusun untuk memberikan jaminan konkret kepada masyarakat, sekaligus menjadi langkah evaluasi kinerja internal Pertamina.

Salah satu poin utama adalah permintaan agar GM Pertamina menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Balikpapan, melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial resmi milik Pertamina dan Pemerintah Kota. Sikap ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Selain itu, Pertamina diminta untuk memastikan pasokan BBM terpenuhi sesuai kuota yang ditetapkan pusat, dan menambah sarana distribusi Pertalite di Balikpapan hingga 80 persen. SPBU juga diminta beroperasi 24 jam sampai pasokan kembali normal.

Pemkot Balikpapan turut diminta untuk segera mengajukan penambahan kuota solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram, mengingat permintaan tinggi di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Tak kalah penting, DPRD juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja humas, public relation, serta tim penjualan di bawah naungan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan. Bila kesepakatan ini gagal dijalankan, maka DPRD mendesak jajaran manajemen untuk bertanggung jawab secara moral dan profesional, bahkan dengan mengundurkan diri.

“Kita beri kesempatan untuk memperbaiki, tapi bila tak mampu, maka lebih baik mundur,” tegas Alwi.

DPRD memastikan akan mengawal seluruh poin kesepakatan tersebut hingga tuntas, demi kepentingan publik dan kelancaran aktivitas masyarakat yang selama ini terganggu akibat kelangkaan BBM. (Adv)