Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek bendungan pengendali banjir (bendali) di Gunung Samarinda Baru menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adi Negara. Meski proyek ini dinilai penting untuk menekan potensi banjir di wilayah langganan genangan, Halili menyesalkan tidak adanya informasi resmi yang disampaikan kepada DPRD maupun warga sebelum pengerjaan dimulai.

“Saya justru tahu proyek ini dari laporan warga, bukan dari pemerintah. Ada aktivitas penggalian di Gunung Samarinda Baru, katanya untuk bendali. Tapi tidak ada pemberitahuan resmi ke kami,” ujar Halili, Senin (2/6/2025).

Ia menilai lemahnya koordinasi ini berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Proyek pembangunan yang berdampak langsung pada lingkungan, menurutnya, seharusnya diawali dengan sosialisasi yang menyeluruh kepada warga sekitar dan lembaga perwakilan rakyat, termasuk DPRD. Apalagi proyek ini berdiri di atas lahan cukup luas, sekitar 4 hektare.

“Paling tidak, RT, tokoh masyarakat, dan warga sekitar perlu dilibatkan sejak awal. Jangan sampai proyek berjalan tapi masyarakat merasa asing di lingkungannya sendiri,” tegasnya.

Halili menyampaikan bahwa bendali ini dirancang untuk menampung aliran air dari wilayah rawan banjir seperti Wonorejo, Kampung Timur, dan Perumahan Sosial. Namun hingga kini, ia mengaku belum mendapat penjelasan teknis mendetail dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), termasuk jalur aliran, kapasitas tampungan, serta dampak lingkungan yang mungkin muncul selama dan setelah pembangunan.

“Kami belum pernah menerima set plan proyeknya. Ini yang kami minta agar segera dipaparkan secara terbuka, supaya masyarakat bisa tahu dan mendukung sepenuhnya,” kata Halili.

Ia juga mengingatkan, keterlibatan masyarakat sejak awal bukan hanya soal etika komunikasi, tetapi menjadi kunci keberhasilan proyek jangka panjang. Koordinasi yang buruk dikhawatirkan dapat menimbulkan resistensi dan memperlambat penyelesaian proyek.

“Jangan karena ini proyek pemerintah, lalu dijalankan seolah-olah sepihak. Keterbukaan akan melahirkan dukungan. Kalau sejak awal masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa punya tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Adv)