Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dalam upaya menyiapkan Balikpapan sebagai beranda Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kota Balikpapan, melalui Sekretaris Kota (Sekkot) Muhaimin, mengumumkan rencana lima proyek pembangunan utama yang akan diintegrasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) untuk periode 2024-2044.

“Proyek-proyek ini dirancang untuk mendukung Balikpapan sebagai pusat ekonomi dan logistik regional, mencakup pengembangan industri dan energi terbarukan, penguatan logistik, perdagangan, jasa, serta pengembangan kawasan pesisir,” ujar Muhaimin, Jumat (30/8/2024)  Ia menambahkan bahwa perubahan dalam Raperda ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kota dan peran baru yang akan diemban Balikpapan dalam mendukung IKN.

Raperda RTRW yang baru ini akan menggantikan Perda Nomor 12 Tahun 2012 yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. “Kami menghadapi tantangan baru dan peluang yang lebih besar, yang membutuhkan perencanaan yang lebih detail dan terintegrasi,” tambah Muhaimin.

Proyek pembangunan yang direncanakan mencakup:

  1. Pengembangan Industri dan Energi Terbarukan: Balikpapan bertujuan menjadi superhub industri farmasi, petrokimia, dan energi terbarukan.
  2. Penguatan Sektor Logistik, Perdagangan, dan Jasa: Penyediaan infrastruktur untuk mendukung fungsi Balikpapan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional.
  3. Pengembangan Coastal Area: Pembangunan infrastruktur transportasi dan pengembangan kawasan pesisir untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa.
  4. Penyediaan Fasilitas Umum dan Sosial: Memastikan ketersediaan fasilitas umum dan sosial, termasuk pasokan air minum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan penduduk.
  5. Pelestarian Lingkungan: Perlindungan keanekaragaman hayati melalui pelestarian hutan lindung, ekosistem mangrove, dan jalur migrasi satwa.

Raperda RTRW juga akan mencakup penyusunan rencana detail tata ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta pengaturan mengenai pemanfaatan ruang, keterpaduan antar sektor, dan penetapan lokasi untuk investasi.

“Sesuai dengan amanat Pasal 26 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa Balikpapan tumbuh sebagai kota yang berkelanjutan dengan manajemen ruang yang efektif,” kata Muhaimin.

Proyek ini diharapkan tidak hanya akan mengubah wajah Balikpapan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warganya, sambil mendukung peran kota ini sebagai pendukung utama IKN. (Adv)