Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan, Sutadi, menekankan pentingnya legalitas bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk dapat menjalankan kegiatan mereka secara resmi serta mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Saat ini, dari total 300 Ormas di Balikpapan, hanya 99 Ormas yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi, sedangkan 201 Ormas lainnya belum melaporkan status izin mereka.

“Legalitas sangat penting bagi Ormas untuk memastikan kegiatan yang mereka jalankan sesuai dengan aturan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Ormas yang belum terdaftar tetap bisa beroperasi, namun harus mematuhi Undang-Undang (UU), Pancasila, dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Sutadi pada Sabtu (31/8/2024).

Sutadi menjelaskan bahwa Ormas yang sudah terdaftar secara resmi di Kesbangpol akan memiliki akte notaris, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham), serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Setelah pendaftaran, Kesbangpol akan mengeluarkan surat korespondensi sebagai bukti sah bahwa Ormas tersebut diakui secara legal di Balikpapan.

“Ormas yang sudah memiliki legalitas dapat menjalin kerja sama dengan Pemkot Balikpapan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Mereka juga berhak mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah,” kata Sutadi. Namun, Ormas yang belum memiliki izin resmi tidak dapat berpartisipasi dalam kerja sama atau mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kesbangpol telah melakukan sosialisasi dan kunjungan kepada Ormas yang belum memiliki legalitas untuk membantu mereka mengurus izin. “Kami berharap 201 Ormas yang belum mengantongi izin segera mengurus legalitas mereka. Proses ini bisa dimulai dengan pembuatan akte notaris di Kemenkumham sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing, baik itu budaya, sosial, atau lainnya,” jelas Sutadi.

Pendaftaran resmi Ormas, lanjut Sutadi, sangat penting untuk memastikan organisasi tersebut dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Regulasi ini menetapkan fungsi Ormas sebagai penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan tujuan organisasi, pemberdayaan masyarakat, penyaluran aspirasi, serta pemenuhan pelayanan sosial.

“Legalitas juga memastikan bahwa Ormas dapat berperan lebih aktif dalam pembinaan dan pengembangan masyarakat, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan sosial,” pungkasnya. (Adv)