Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan asistensi terkait tata cara pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) untuk Wilayah IV Tahun 2024 di Auditorium Balai Kota Balikpapan pada Selasa (3/9/2024). Asistensi ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mempercepat sertifikasi aset dan mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam meningkatkan nilai aset dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mengungkapkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan prioritas utama yang sedang digenjot oleh Pemerintah Kota Balikpapan. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif KPK dalam kegiatan ini. Aset yang belum tersertifikasi perlu segera ditangani. Kami akan mendorong Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk mempercepat proses sertifikasi aset daerah yang belum terdaftar secara resmi,” ujar Muhaimin.

Muhaimin juga berharap adanya dukungan penuh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta pendampingan dari KPK, agar proses sertifikasi dapat berjalan lancar dan tuntas dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan akan memperbaiki tata kelola aset di Balikpapan dan memaksimalkan pemanfaatan aset yang selama ini belum optimal. “Dengan pengelolaan aset yang lebih baik, nilai aset daerah akan meningkat dan mendukung pembangunan di Balikpapan,” tambahnya.

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah masih menjadi salah satu isu besar di banyak wilayah Indonesia. “Kami bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ingin memastikan bahwa Barang Milik Daerah (BMD) di seluruh Indonesia dikelola dengan baik. Ada 546 pemerintah daerah, dan tidak mungkin kami mengawasi satu per satu. Maka dari itu, kami menggunakan metode pengukuran ini untuk membantu daerah dalam memetakan dan memperbaiki pengelolaan asetnya,” terang Didik.

Didik menambahkan bahwa masalah utama yang sering ditemukan terkait dengan aset tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, pemanfaatan aset daerah juga kerap tidak maksimal, sehingga aset yang dimiliki tidak memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah. “Dengan adanya pengukuran ini, kami bisa segera mengetahui permasalahan yang ada dan mengambil langkah untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubdit BMD Wilayah II, Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, menyatakan bahwa kegiatan ini berfokus pada peningkatan pendataan serta tata kelola dokumen terkait BMD di berbagai daerah. “Pendataan yang baik sangat penting, karena pengelolaan barang milik daerah yang optimal dapat meningkatkan PAD. Kami berharap, dengan asistensi ini, daerah-daerah bisa lebih tertib dalam mengelola aset dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tuturnya.

Kegiatan asistensi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa seluruh aset daerah di Indonesia, termasuk di Balikpapan, dapat dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)