Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Banjir yang kerap melanda Kota Balikpapan dalam lima tahun terakhir diidentifikasi sebagai dampak dari maraknya pembukaan lahan baru, terutama untuk pembangunan permukiman. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin, menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Disperkim, tetapi juga melibatkan perangkat daerah lainnya, seperti kelurahan dan ketua RT.

“Pengupasan lahan ini bukan hanya tanggung jawab Disperkim saja. Semua perangkat daerah, mulai dari kelurahan hingga RT, harus turut berperan dalam mengawasi izin yang diperlukan sebelum pengembang memulai aktivitas di lahan mereka,” jelas Rafiuddin pada Rabu (4/9/2024).

Rafiuddin menekankan pentingnya perangkat daerah, seperti RT dan kelurahan, untuk memastikan bahwa setiap pengembang yang melakukan pengupasan lahan telah memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta izin lingkungan yang sesuai. Jika pengembang tidak memiliki izin tersebut, pihak RT dan kelurahan diharapkan segera melaporkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, agar tindakan lebih lanjut bisa dilakukan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya terbatas pada proyek perumahan. Pembukaan lahan juga bisa dilakukan untuk pembangunan gudang atau toko. Oleh karena itu, peran aktif semua pihak dalam pengawasan izin menjadi sangat krusial. “Jika izin sudah lengkap, barulah kami dari Disperkim akan masuk untuk melakukan pengawasan, terutama terkait site plan dan tata letak bangunan yang sesuai aturan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rafiuddin menjelaskan bahwa tugas utama Disperkim adalah menangani perumahan yang sudah memiliki site plan. Apabila pengembang membuka lahan tanpa izin site plan, maka Disperkim tidak dapat ikut campur. Namun, jika pengembang telah memenuhi semua izin, termasuk site plan, Disperkim akan terlibat dalam penataan rumah serta Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) seperti bendungan pengendali (bendali).

Saat ini, Disperkim Balikpapan tengah melakukan peninjauan bendali di sejumlah perumahan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan site plan yang telah disetujui. “Kami sedang mengecek apakah bendali yang ada di perumahan-perumahan tersebut sudah sesuai dengan site plan. Jika ada yang tidak sesuai, kami akan mengeluarkan surat teguran atau memanggil pengembang untuk memperingatkan kewajiban mereka,” ujarnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Balikpapan untuk mengendalikan dampak lingkungan, terutama terkait banjir, yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan yang tidak sesuai izin. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan sinergi antara berbagai perangkat daerah, diharapkan masalah banjir yang disebabkan oleh pengupasan lahan dapat diminimalisir. (Adv)