Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali mencuat di Kota Balikpapan. Tahun ini, sekitar 16.000 siswa lulus dari jenjang SD, namun hanya sekitar 6.000 kursi tersedia di SMP negeri. Artinya, sekitar 10.000 siswa harus mencari alternatif di luar sekolah negeri.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, menegaskan bahwa ketimpangan ini bukan hal baru dan terus berulang setiap tahun. Ia mendorong pemerintah mengambil langkah strategis, baik jangka pendek maupun panjang. “Pertanyaannya, mau ke mana 9.000 sampai 10.000 siswa lainnya? Mayoritas tentu berharap bisa masuk negeri. Tapi karena keterbatasan kapasitas, ini harus segera dicari jalan keluarnya,” ujarnya, Kamis (10/4/2025).

Solusi jangka pendek, menurutnya, adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah swasta, agar tidak terjadi kesenjangan mencolok antara swasta dan negeri. “Kalau standarnya disetarakan, maka siswa yang masuk ke sekolah swasta tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Namun demikian, ia menyadari bahwa solusi jangka panjang tetap bergantung pada penambahan unit sekolah baru, yang idealnya bisa dilakukan secara bertahap setiap tahun. “Kalau satu SMP baru bisa menampung 720 siswa (24 kelas x 30 siswa), maka dengan membangun satu sekolah baru tiap tahun, persoalan ini bisa diselesaikan secara bertahap,” paparnya.

Sayangnya, pembangunan sekolah baru terbentur pada keterbatasan APBD Kota Balikpapan. Karena itu, ia mendorong adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim melalui bantuan keuangan daerah.

Aminuddin berharap dalam lima tahun ke depan, target penambahan kapasitas pendidikan bisa tercapai jika kolaborasi daerah dan provinsi berjalan maksimal. “Kita punya peluang besar. Sekarang banyak tokoh Balikpapan yang duduk di DPRD Provinsi, termasuk ketua DPRD dan ketua komisi. Wali Kota juga punya komunikasi baik dengan mereka,” pungkasnya. (Adv)