Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Perlu adanya ketegasan pemerintah. Itu disampaikan anggota DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), H Kamaruddin menanggapi belum harmonisnya kawasan Pasar Pandansari, Balikpapan Barat, meski sudah beberapa kali ditertibkan.

Para pedagang kaki lima (PKL) yang semula berjualan di fasilitas umum (Fasum) dan jalan umum sekitar pasar, ditertibkan oleh pemerintah kota (Pemkot), namun kembali berjualan di Fasum dan jalan umum tersebut.

“Perlu ketegasan. Karena kalau tidak, akan berlarut-larut. Seperti diketahui (kondisi kawasan Pandansari) sudah puluhan tahun seperti itu,” ujar Kamaruddin, Rabu (01/09).

Ketegasan itu menurut dia perlu dilakukan, dan ada nanti sanksi hukum (masyarakat akan taat), kalau hanya imbauan atau razia penertiban, maka menurutnya akan terus seperti itu. Kalau razia penertiban selesai, PKL kembali berjualan di tempat yang tak semestinya.

Sejatinya Pasar Pandansari, tambahnya, dibangun untuk kenyamanan baik pedagang, pembeli termasuk warga yang tinggal di kawasan sekitar. “Seperti yang bisa dilihat warga sekitar yang tinggal di ruko-ruko jadi tertutup dengan keberadaan PKL di depan mereka, dan kota jadinya terlihat kumuh,” urainya melukiskan suasana keseharian di daerah tersebut.

Dirinya tidak menampik, PKL berasal dari kalangan menengah ke bawah yang mengandalkan aktivitas berjualan sebagai sumber pendapatan. Tapi juga harus mematuhi aturan pemerintah kota demi kenyamanan bersama. ( adv)