Loadingtea

Yusri: Tidak Ada Alasan Memulai Proyek Tanpa Izin, Aturan Harus Ditegakkan!

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Kamis (23/1/2025). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Balikpapan tersebut membahas pelanggaran izin prinsip oleh dua pengembang besar, yaitu PT Wulandari Bangun Laksana (Sapphire Apartment) dan PT Karya Bersama Anugerah (Green Valley II).

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menegaskan bahwa pihaknya merekomendasikan penutupan sementara kegiatan pembangunan di kedua lokasi tersebut. Menurutnya, pengembang telah melakukan pelanggaran dengan memulai aktivitas pembangunan tanpa izin yang sah.

“Pernyataan manajemen pengembang beberapa waktu lalu justru seolah mengabaikan aturan yang berlaku. Tidak ada alasan untuk memulai pekerjaan tanpa terlebih dahulu mengantongi izin. Ini adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi,” tegas Yusri. Jumat (24/1/2025)

Ia menganalogikan tindakan pengembang tersebut seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin.

“Kalau kita masuk ke rumah orang tanpa mengetuk pintu atau memberi salam, apakah tuan rumah akan menerima? Begitu juga dengan investasi. Jika ingin berinvestasi di Balikpapan, hormati aturan yang berlaku,” ujarnya.

Komisi III menegaskan bahwa penegakan aturan dalam investasi sangat penting untuk menjaga stabilitas tata ruang dan kepentingan masyarakat.

“Pelaku investasi harus mengikuti regulasi. Jangan sampai kehadiran mereka justru merugikan warga dan kota ini. Kami berkomitmen mengawal proses ini agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tambahnya.

DPRD Balikpapan meminta semua pihak, termasuk OPD dan pengembang, segera menyelesaikan persoalan izin agar pembangunan di kota ini tetap berjalan sesuai regulasi. Langkah tegas ini diharapkan mampu menegakkan disiplin hukum dalam pengelolaan investasi, sehingga menciptakan iklim investasi yang sehat dan tertib di Kota Balikpapan. (Adv)