Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sekolah di seluruh kecamatan di kota ini. Selama ini, pembangunan fasilitas pendidikan lebih terfokus pada wilayah perkotaan, sementara daerah dengan jumlah penduduk yang padat, seperti Balikpapan Timur, masih kekurangan sekolah yang memadai. Gasali mengungkapkan bahwa pemerataan sekolah harus segera diperhatikan agar masyarakat, terutama anak-anak, bisa mendapatkan akses pendidikan dengan mudah.

“Selama ini, kita sering melihat sekolah-sekolah baru hanya dibangun di daerah pusat kota, sementara di kecamatan lain yang penduduknya terus berkembang, sekolah sangat terbatas. Kita harus memastikan bahwa setiap kecamatan mendapatkan akses pendidikan yang merata,” kata Gasali dalam pernyataannya kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

Gasali mengungkapkan bahwa kesenjangan pembangunan sekolah ini berimbas pada pelaksanaan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana anak-anak seringkali harus mencari sekolah di luar zona mereka karena kekurangan fasilitas pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, ia berharap agar distribusi sekolah bisa lebih merata sehingga sistem zonasi PPDB bisa berjalan dengan baik, tanpa memberatkan orang tua dan siswa.

“Kita ingin memastikan bahwa semua enam kecamatan di Balikpapan mendapatkan pemerataan sekolah, bukan hanya terfokus pada satu titik. Dengan pemerataan tersebut, sistem zonasi akan lebih efektif dan tidak menyulitkan masyarakat,” tambahnya.

Gasali juga mengingatkan bahwa jumlah sekolah yang ada belum mampu menampung seluruh lulusan SD, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, seperti Kelurahan Manggar di Balikpapan Timur. Meski ada rencana pembangunan SMP 28 yang akan dibuka tahun ini, Gasali menilai satu sekolah saja masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti peran pemerintah provinsi dalam membangun SMA dan SMK di daerah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengingat SMA dan SMK berada di bawah kewenangan provinsi. “Kami akan terus mendorong pembangunan SMP dan juga SMA/SMK agar jumlah sekolah dapat mencukupi, dan sistem zonasi PPDB berjalan dengan lancar,” tegas Gasali.

Dengan adanya rencana pembangunan sekolah baru yang akan dilakukan setiap tahun sesuai dengan RPJMD Kota Balikpapan, Gasali optimistis masalah pemerataan pendidikan dapat teratasi secara bertahap, memastikan setiap anak di Balikpapan memiliki akses pendidikan yang setara tanpa kesulitan. (Adv)