Loadingtea

Hoaks Jadi Tantangan, Literasi Digital Disorot dalam PDD

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Penguatan demokrasi di tingkat daerah kembali ditekankan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 yang berlangsung di kawasan Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota, Sabtu (13/6/2026).

Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa praktik demokrasi tidak boleh berhenti pada proses pemilihan umum semata. Ia menilai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Peran masyarakat tidak selesai saat pemilu. Justru setelah itu, fungsi pengawasan harus berjalan,” ujarnya.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa tantangan baru bagi daerah. Ia menilai masyarakat lokal harus tetap mengambil peran agar tidak tersisih dalam dinamika pembangunan yang terus berkembang.

Menurutnya, berbagai saluran partisipasi telah disediakan, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), kegiatan reses anggota legislatif, hingga forum-forum masyarakat di tingkat lingkungan. “Setiap warga punya ruang untuk menyampaikan aspirasi. Tinggal bagaimana memanfaatkannya,” katanya.

Selain aspek partisipasi, isu literasi digital turut menjadi perhatian. Narasumber Agus Kristanto menilai perkembangan teknologi informasi membawa peluang sekaligus risiko bagi masyarakat.

Ia mengingatkan maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat di ruang digital yang dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap isu-isu demokrasi. “Masyarakat harus selektif dalam menerima informasi. Pastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemahaman penggunaan teknologi untuk menghindari berbagai risiko, seperti penipuan digital dan peretasan.

Sementara itu, Andi Mutawally menambahkan bahwa digitalisasi telah mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan, termasuk dalam akses layanan publik dan informasi.

Namun, menurutnya, pemanfaatan teknologi tetap harus disertai kesadaran akan dampak negatif yang mungkin muncul. “Teknologi memudahkan, tapi juga menuntut kesiapan masyarakat untuk menggunakannya secara bijak,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan perannya dalam demokrasi, sekaligus meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab.

Dengan partisipasi yang aktif dan literasi yang memadai, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari proses pengawasan dan pengambilan keputusan di tingkat daerah. (day)