Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — DPRD Kota Samarinda menyoroti persoalan akurasi data kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih bermasalah dan berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Syaputra, menegaskan petugas sensus harus bekerja cermat, objektif, dan profesional agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak. “Kesalahan data bisa membuat yang berhak justru tidak menerima bantuan,” ujarnya, Jumat (31/7/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini menggunakan sistem desil untuk menentukan penerima bansos, mulai dari Desil 1 (paling miskin) hingga Desil 10 (paling sejahtera). Namun di lapangan, masih ditemukan ketidaksesuaian.

Sejumlah warga yang seharusnya masuk kategori Desil 1 hingga 4 justru tercatat di Desil 5. Akibatnya, mereka gugur sebagai penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan.

Menurut Samri, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keadilan distribusi anggaran negara. Ia menekankan proses pendataan tidak boleh hanya berdasarkan pengakuan, tetapi harus diverifikasi langsung sesuai kondisi riil. “Ini bukan sekadar administrasi, tapi soal keadilan,” tegasnya.

Untuk meningkatkan akurasi, DPRD juga mendorong keterlibatan ketua RT dalam proses pendataan. RT dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial ekonomi warganya.

Selain itu, Samri mengingatkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Perubahan pendapatan bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga data harus diperbarui secara berkala.

Ia menilai pembaruan data yang rutin menjadi kunci agar penyaluran bantuan tetap tepat sasaran dan tidak melenceng dari tujuan awal. “Data harus selalu diperbarui. Kalau tidak, bantuan bisa salah sasaran,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Samri menegaskan kualitas data akan menentukan keberhasilan program perlindungan sosial pemerintah. “Semakin akurat datanya, semakin tepat bantuan yang diterima masyarakat,” pungkasnya. (*/Adv)