Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Sejumlah tantangan masih menghinggapi dalam upaya menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di Gedung Pasar Pagi Samarinda. Para pedagang mengeluhkan beberapa fasilitas pendukung yang dianggap belum sepenuhnya memadai., selain jumlah pengunjung yang dinilai belum stabil.

Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda mengatakan, berbagai persoalan yang muncul setelah pedagang menempati gedung baru perlu menjadi perhatian pemerintah agar fungsi pasar sebagai pusat perdagangan dapat berjalan optimal.

salah satu persoalan yang masih banyak disampaikan pedagang berkaitan dengan ketersediaan listrik, khususnya bagi pelaku usaha di area zona basah lantai dua. Hingga kini, distribusi daya disebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapak yang membutuhkan.

Selain masalah listrik, akses menuju area perdagangan juga menjadi sorotan. Sejumlah pedagang mengusulkan penambahan fasilitas eskalator untuk memudahkan mobilitas pengunjung dari lantai dasar menuju lantai dua.

“Berbagai masukan yang disampaikan pedagang tentu harus menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka agar aktivitas perdagangan bisa berkembang,” kata Iswandi

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengingatkan Pasar Pagi merupakan aset milik Pemerintah Kota Samarinda yang dibangun menggunakan anggaran daerah dalam jumlah besar. Karena itu, seluruh pihak perlu memahami bahwa pengelolaannya harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Iswandi mengungkapkan pembangunan Pasar Pagi menelan anggaran lebih dari Rp400 miliar. Sementara biaya operasional pasar setiap tahun mencapai sekitar Rp10 miliar, sedangkan penerimaan retribusi yang masuk baru berkisar Rp5 miliar.

“Pasar ini dibangun menggunakan anggaran yang sangat besar. Di sisi lain, biaya operasionalnya juga masih cukup tinggi sehingga perlu pengelolaan yang benar-benar efektif,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kedisiplinan dalam pengelolaan pasar, termasuk kepatuhan pedagang terhadap kewajiban retribusi dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan aset yang dibangun dengan dana publik dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

“Jangan sampai ada anggapan lapak itu milik pribadi. Semua harus berjalan sesuai aturan karena ini aset pemerintah yang dikelola untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Iswandi bahkan menilai anggaran yang digunakan untuk menutup kekurangan biaya operasional pasar sebenarnya dapat dialihkan untuk kebutuhan publik lainnya apabila pengelolaan pasar berjalan lebih optimal. *)