Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan memperjuangkan kesejahteraan kader posyandu melalui pengajuan insentif kepada DPRD Balikpapan. Kader posyandu, yang berperan sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat, diharapkan dapat memperoleh apresiasi lebih atas kontribusi besar mereka, khususnya dalam upaya menekan angka stunting.

Kepala DKK Balikpapan, Alwiati, menekankan bahwa kader posyandu adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Mereka menjalankan tugas penting, mulai dari pemantauan tumbuh kembang anak hingga pencegahan penyakit di tingkat komunitas.

“Kader posyandu adalah pahlawan kesehatan yang sangat kami andalkan. Namun, mereka selama ini bekerja hanya sebagai relawan tanpa insentif yang layak,” ungkap Alwiati.

Saat ini, kader posyandu hanya menerima dana transportasi sebesar Rp 50 ribu per bulan, jumlah yang dinilai tidak sebanding dengan tanggung jawab mereka. Alwiati menyebut bahwa dengan insentif yang layak, para kader dapat bekerja lebih optimal, terutama dalam meningkatkan kunjungan ke posyandu dan mendukung program pemerintah, termasuk penurunan angka stunting.

“Kami berharap insentif ini dapat dialokasikan seperti insentif untuk ketua RT. Jika ini terealisasi, kader posyandu akan lebih semangat dalam mendatangi rumah-rumah warga dan mengajak mereka memanfaatkan layanan posyandu,” tambahnya.

DKK Balikpapan memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk memberikan insentif kepada seluruh kader posyandu. Saat ini, terdapat 1.788 RT di Balikpapan, dengan rata-rata lima kader posyandu di setiap RT.

“Posyandu adalah kunci utama untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal. Insentif ini akan menjadi dorongan besar bagi kader untuk lebih aktif dan berkomitmen dalam melayani masyarakat,” jelas Alwiati.

Selain meningkatkan kesejahteraan kader, program ini juga diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di Balikpapan, yang menjadi salah satu fokus utama program kesehatan kota.

“Kami percaya kesejahteraan kader yang terjamin akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dengan dukungan DPRD dan pemerintah, insentif ini bisa menjadi kenyataan dan membawa perubahan positif bagi warga Balikpapan,” tutupnya. (Adv)