Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Sinkronisasi yang lebih ketat dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir terus disampaikan Komisi III DPRD Samarinda. Legislatif menegaskan bahwa pembangunan drainase harus terintegrasi dengan kolam retensi, bukan sekadar proyek fisik yang berdiri sendiri tanpa arah yang jelas.
Deni Hakim Anwar, Ketua Komisi III DPRD Samarinda mengungkapkan, pihaknya telah menekan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera membenahi blueprint dan master plan sistem drainase kota.
“Kami tidak ingin pembangunan drainase dilakukan asal-asalan. Semuanya harus terkoneksi dengan kolam retensi. Jangan sampai kita membangun kolam, tapi aliran airnya tidak terhubung ke saluran drainase yang ada,” tegas Deni usai rapat koordinasi dengan DPUPR, baru-baru ini
Secara lugas, Deni meminta Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR agar bekerja dengan perhitungan presisi.
Setiap rupiah anggaran, baik dari APBD kota maupun bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim, harus mampu memberikan dampak nyata dalam mengurangi debit air saat hujan lebat.
Poin utamanya adalah efektivitas. Bidang SDA harus bisa mengukur seberapa besar dampak pembangunan drainase terhadap penurunan volume genangan.
“Tidak boleh lagi ada proyek yang tidak memberikan solusi konkret,” tambahnya.
Peta jalan ini nantinya akan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam mengambil langkah penanganan yang sinergis.
“Kami akan memetakan kawasan mana yang paling rentan tergenang untuk menentukan langkah teknis selanjutnya. Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar penanganan banjir tidak lagi berjalan sendiri-sendiri,” pungkasnya. *)