Loadingtea

Ketika Kualitas Demokrasi Ditentukan oleh Cara Kita Memahami Informasi

Demokrasi di era digital tidak lagi hanya diuji pada saat rakyat berada di bilik suara. Demokrasi juga diuji jauh sebelum itu, yakni ketika setiap individu menentukan apa yang ingin dipercayai, informasi apa yang ingin dibaca, dan narasi apa yang ingin dibagikan kepada orang lain.

Oleh: Suhardy

Anggota KPU Kota Balikpapan. (Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM) 

Sebab, sebelum seorang pemilih menentukan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesungguhnya ia telah melewati proses panjang dalam membentuk persepsi politiknya. Proses itu berlangsung setiap hari melalui layar telepon genggam: ketika membaca berita daring, menonton video pendek di media sosial, mengikuti diskusi publik, membaca komentar warganet, hingga menerima pesan berantai melalui berbagai aplikasi komunikasi.

Di titik inilah wajah demokrasi mengalami perubahan besar. Jika dahulu ruang pertarungan politik lebih banyak berlangsung melalui panggung kampanye, pertemuan terbuka, dan debat kandidat, kini ruang tersebut telah bergeser ke dunia digital.

Algoritma media sosial menjadi salah satu kekuatan baru yang ikut membentuk cara masyarakat melihat realitas politik. Informasi yang muncul di layar seseorang bukan semata-mata hasil pilihan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem digital yang bekerja berdasarkan kebiasaan, preferensi, dan interaksi pengguna.

Situasi ini menghadirkan tantangan besar. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang memiliki kebebasan memperoleh informasi, tetapi kebebasan tersebut harus berjalan bersama dengan kemampuan untuk memilah dan memahami informasi secara kritis.

Karena itu, literasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat.

Literasi digital bukan sekadar kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi atau menggunakan internet. Lebih dari itu, literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mencari, memahami, mengevaluasi, memverifikasi, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar.

Dalam konteks pemilu, literasi digital merupakan bagian dari kecakapan politik masyarakat. Pemilih tidak cukup hanya mengetahui siapa calon yang akan dipilih, tetapi juga harus mampu memahami informasi tentang rekam jejak, gagasan, program, serta konsekuensi dari pilihan politiknya.

Pemilih yang memiliki literasi digital yang baik tidak akan mudah terjebak pada judul berita yang provokatif, potongan video yang sengaja dipotong dari konteks aslinya, maupun narasi yang dirancang untuk membangkitkan emosi tanpa menghadirkan fakta.

Mereka akan terbiasa bertanya: siapa sumber informasinya? Apa dasar faktanya? Apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya? Apakah informasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman atau justru menggiring opini?

Kemampuan untuk bertanya dan melakukan verifikasi inilah yang menjadi karakter penting pemilih cerdas.

Ancaman Baru Demokrasi: Ketika Teknologi Memproduksi Realitas Palsu

Perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar bagi kehidupan demokrasi. Masyarakat kini memiliki akses informasi yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya.

Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks.

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) misalnya, telah mengubah cara informasi diproduksi dan dikonsumsi. Teknologi ini mampu menghasilkan gambar, suara, hingga video yang tampak sangat meyakinkan.

Teknologi deepfake menjadi salah satu contoh bagaimana batas antara fakta dan rekayasa semakin sulit dibedakan. Seseorang dapat terlihat seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Dalam konteks demokrasi, situasi ini bukan persoalan sederhana. Informasi palsu yang dikemas secara meyakinkan dapat memengaruhi persepsi publik, merusak reputasi seseorang, memperbesar konflik sosial, bahkan memengaruhi keputusan politik masyarakat.

Karena itu, tantangan demokrasi ke depan bukan hanya bagaimana masyarakat memperoleh informasi, tetapi bagaimana masyarakat mampu menilai kebenaran informasi tersebut.

World Economic Forum menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam ruang demokrasi, penyebaran informasi yang salah dapat menurunkan kualitas percakapan publik dan memperlebar jarak antar kelompok masyarakat.

Partisipasi Tinggi Harus Diikuti Kualitas Pilihan Politik

Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan positif dalam tingkat partisipasi pemilih. Pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi masyarakat berada pada kisaran 69 persen. Angka tersebut meningkat menjadi lebih dari 81 persen pada Pemilu 2019 dan tetap berada di sekitar 81 persen pada Pemilu 2024.

Peningkatan tersebut merupakan indikator bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak politiknya semakin kuat.

Namun, demokrasi tidak hanya membutuhkan jumlah pemilih yang besar. Demokrasi juga membutuhkan kualitas pemilih yang baik.

Tingginya angka partisipasi belum otomatis menggambarkan kualitas demokrasi apabila keputusan politik masyarakat masih dipengaruhi oleh informasi yang keliru, manipulasi digital, sentimen emosional, maupun kepentingan jangka pendek.

Demokrasi yang matang bukan hanya tentang berapa banyak orang yang datang ke TPS, tetapi juga tentang seberapa rasional keputusan yang dibuat oleh pemilih.

Karena itu, pendidikan pemilih tidak boleh berhenti pada pesan: “Ayo datang ke TPS.”

Pendidikan pemilih harus bergerak lebih jauh, yakni memastikan masyarakat hadir di TPS dengan kesadaran politik, pemahaman yang cukup, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Memilih bukan hanya menggunakan hak, tetapi juga menjalankan tanggung jawab.

Pemilu 2029 dan Generasi Digital

Tantangan demokrasi digital akan semakin besar menjelang Pemilu 2029. Generasi Z, Milenial, dan sebagian Generasi Alpha diperkirakan akan menjadi kelompok pemilih dengan jumlah dominan.

Mereka adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama internet. Cara mereka memahami dunia sangat dipengaruhi oleh teknologi digital.

Informasi politik pertama yang mereka terima kemungkinan besar bukan lagi berasal dari surat kabar atau televisi, melainkan dari media sosial, podcast, video pendek, dan berbagai platform digital yang bekerja melalui algoritma.

Kondisi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan.

Generasi muda memiliki kesempatan besar untuk memperoleh informasi politik secara lebih luas. Mereka dapat membaca rekam jejak kandidat, mengakses berbagai sumber, dan membandingkan gagasan secara lebih terbuka.

Namun, pada saat yang sama, mereka juga menghadapi risiko terjebak dalam arus informasi yang tidak selalu benar.

Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah kecenderungan seseorang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, ruang digital dapat berubah menjadi ruang yang memperkuat prasangka dan memperlemah dialog.

Karena itu, membangun pemilih cerdas menuju Pemilu 2029 pada dasarnya adalah membangun masyarakat yang memiliki kemampuan berpikir kritis.

Menolak Politik Uang, Menjaga Martabat Demokrasi

Selain tantangan digital, demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan lama yang belum sepenuhnya selesai, yaitu politik uang.

Bilik suara tidak boleh ditentukan oleh besarnya imbalan yang diterima, tekanan pihak tertentu, maupun informasi yang sengaja menyesatkan.

Pilihan politik harus lahir dari hati nurani, pengetahuan, dan pertimbangan rasional mengenai masa depan.

Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan kebebasan memilih, tetapi juga membutuhkan pemilih yang memiliki kemandirian dalam menentukan pilihannya.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh bagaimana rakyat menentukan pilihannya.

Pemilih cerdas adalah mereka yang mampu bersikap kritis terhadap informasi, bijak menggunakan media sosial, memahami perbedaan fakta dan opini, serta konsisten menolak politik uang.

Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan paling penting bukanlah menjadi orang pertama yang mengetahui sebuah informasi, melainkan menjadi orang yang paling bijak dalam mempercayainya.

Karena masa depan demokrasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh satu suara di bilik TPS, tetapi juga oleh jutaan keputusan kecil yang dibuat masyarakat setiap hari ketika membaca, menilai, dan menyebarkan informasi.

Demokrasi yang kuat lahir dari pemilih yang cerdas. Dan pemilih yang cerdas lahir dari masyarakat yang mampu menjaga akal sehat di tengah derasnya arus digital. ( * )