Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Sebanyak enam kelurahan di Balikpapan telah menjadi pilot project program Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel (Sigab), yang berkolaborasi dengan Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) melalui program SOLIDER sejak tahun 2022. Program ini bertujuan memperkuat hak-hak difabel, terutama dalam akses terhadap pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi sosial.

Kelurahan yang terlibat dalam program ini antara lain Gunung Sari Ulu, Gunung Sari Ilir, Prapatan, Manggar, Manggar Baru, dan Telaga Sari. Berdasarkan catatan Sigab, terdapat sekitar 334 penyandang disabilitas di enam kelurahan tersebut. Namun, angka tersebut diperkirakan bisa bertambah karena banyak keluarga difabel yang belum terbuka mengenai kondisi mereka.

Ninik, Program Officer SOLIDER, menjelaskan bahwa di setiap kelurahan yang terlibat, telah dibentuk Kelompok Difabel Kelurahan (KDK). Melalui KDK ini, penyandang disabilitas dapat berbagi ide, aspirasi, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Program ini diharapkan dapat mendorong terciptanya regulasi dan kebijakan yang memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di Balikpapan.

“Melalui KDK, kami ingin memastikan bahwa kaum difabel dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat, serta mendapatkan pengakuan dan dukungan yang lebih baik dari pemerintah setempat,” kata Ninik, Rabu (11/9/2024).

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya terkait kuota minimal difabel di dunia kerja. Aturan yang mengamanatkan BUMN mempekerjakan minimal 2 persen difabel dan perusahaan swasta 1 persen, belum berjalan maksimal.

“Banyak perusahaan yang belum siap menerima pekerja difabel karena belum memiliki sarana dan prasarana penunjang, atau masih ada pandangan bahwa tidak ada sanksi yang mengikat jika aturan ini diabaikan. Posisi pekerjaan yang cocok untuk difabel juga masih terbatas,” tambah Ninik.

Isu lainnya adalah syarat pendidikan. Banyak penyandang disabilitas lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tidak bisa melamar pekerjaan karena hanya bermodal ijazah tanpa sertifikat keahlian. Menanggapi hal ini, Sigab bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan perusahaan untuk mengadakan pelatihan berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas.

Dalam bidang pendidikan, Lily Handayani, Project Officer area Balikpapan, mengungkapkan bahwa fasilitas pendidikan bagi difabel di Balikpapan masih sangat terbatas. “Saat ini, hanya ada satu SLB Negeri dan tiga SLB swasta di Balikpapan. Banyak anak-anak difabel dari keluarga kurang mampu yang memilih SLB Negeri karena biayanya lebih terjangkau. Namun, kapasitasnya terbatas, sehingga setiap tahun selalu ada anak-anak difabel yang tidak dapat melanjutkan pendidikan,” jelas Lily.

Selain itu, banyak keluarga difabel yang menghadapi kendala jarak dan biaya transportasi, karena tidak semua wilayah Balikpapan memiliki fasilitas pendidikan khusus. “Kami melihat bahwa ketersediaan SLB yang minim di Balikpapan menjadi tantangan besar. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan anak-anak difabel mendapatkan akses pendidikan yang layak,” tutup Lily. (Adv)